Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, Pemerintah Harus Jelaskan Proses Ini Bukan Sanering

Jakarta - Pemerintah sedang berupaya memuluskan jalan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Agar tidak terjadi gejolak di kalangan masyarakat pemerintah harus meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ini bukan sanering.

Sekadar dikektahui Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakakt melalui pemotongan nilai uang. "Yakinkan khalayak, yakinkan pasar, yakinkan orang-orang bahwa ini (redenominasi) bukanlah sanering," kata Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti, ketika ditemui di Graha CIMB Niaga, Selasa (18/12/2012).

Dikatakan Destry, pemerintah melalui BI jika ingin redenominasi berjalan baik, tentunya harus melakukan sosialisasi yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Perlu waktu yang panjang, seperti Turki yang butuh waktu 3 tahun masa transisi, jika misal satu tahun ini BI mau redenominasi, tidak mungkin juga akan selesai langsung dalam setahun, BI harus sosialisasi, dia ngomong ke pasar, dia ngomong kesegala macam khalayak, dan memastikan ini bukan Sanering, karena sanering dalam setahun sudah dihabisin," jelas Destry.

Selain itu, BI atau pemerintah juga tidak mungkin bisa melakukan redonominasi jika undang-undangnya belum ada.

"Nah sekarang parlemen belum mengeluarkan UU (undang-undang redonomisasi-Red), parlemen sendiri masih banyak pekerjaannya, jangan harap bisa selesaikan UU renedominasi dalam waktu dekat," tandasnya.

Seperti diketahu sanering artinya pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai mata uang, cara ini pernah dilakukan pemerintah sekitar 1996-1997, dimana pada saat itu diberlakukan banyak orang kaya mendadak miskin.

Misalnya, dengan sanering Rp 1.000 nilainya bisa menjadi Rp 1 jadi ibarat Rp 1.000 bisa beli satu ponsel, dengan redominasi Rp 1 tetap bisa beli satu ponsel, lain dengan Sanering Rp 1.000 jadi Rp 1 tetapi hanya bisa buat beli 1 butir permen.

(rrd/dru)