Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Lebih Tepat Setelah Pemilu 2014

Jakarta - Pelaku usaha yang juga merupakan pengamat ekonomi Lyra Puspa menilai penyederhanaan mata uang rupiah alias redenominasi patutnya dilakukan setelah masa pemilihan umum tahun 2014. Pasalnya, pergantian pemerintah dicurigai menjadi indikator goncangnya ekonomi.

"Kita tahu siapa yang akan menang nanti di pemilu, tiba-tiba sekarang ada UU nanti ada pelaksanan tidak searah dengan yang sekarang itu sudah pasti kekwatiran akan terjadi goncangan di ekonomi," ujar Lyra di Gedung MNC, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Ia mengatakan, kondisi ekonomi di era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikatakan stabil. Potensi kegaduhan politik cukup mengganggu ekonomi. Berbeda hasil, jika masih dengan pemerintahan yang sama.

"Kalau masih yang pertama, lalu kemudian terpilih lagi justru perkembangan akan lebih stabil, karena pemangku kebijakan masih sama, tapi ketika terjadi perubahan dan kita tahu siapa yang akan menang nanti di pemilu," paparnya.

Lyra juga menyarankan agar UU dibahas oleh DPR dan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) saat ada pergantian setelah 2014. Hal ini tentunya dapat menjamin kondusifitas dari para pelaku usaha dalam menyikapi redenominasi.

"Redenominasi ini dimasukan ke DPR nanti, saat DPR yang baru dan pemerintah baru. Dimana masih punya waktu buat diskusi UU kedepan," pungkasnya.

(dru/dru)