Anggota DPR: Rp 1.000 Jadi Rp 1 Belum Perlu, Ada PR yang Lebih Penting

Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) saat ini sedang melangsungkan sosialisasi redenominasi atau penyederhanaan 3 digit nominal pada mata uang rupiah. Namun menurut Anggota DPR belum perlu.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan, ada dua pekerjaan rumah atau PR yang mendesak dan harus dikerjakan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pertama pemerintah sebaiknya menuntaskan persoalan tingginya suku bunga kredit perbankan nasional yang saat ini membebani sektor usaha dan masyarakat.

"Bunga kredit yang begitu tinggi. Apalagi sekarang dengan UMP (upah minimum provinsi) naik. Harusnya bunga kredit itu bisa membantu pengusaha. Bandingkan negara lain, keuntungan kita dengan negara lain kan tinggi," tutur Maruarar kepada detikFinance di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/1/2013).

Selain itu, hal yang perlu dituntaskan pemerintah adalah azas resiprokal atau kesetaraan terhadap perlakukan perbankan asing di Indonesia. Saat ini, perbankan nasional khususnya BUMN masih dibatasi bahkan dipersulit untuk melakukan ekspansi di luar negeri. Sedangkan bank-bank asing bisa dibilang mudah berekspansi di Indonesia.

"Kenapa nggak soal yang di depan mata diselesaikan soal kepemilikan asing, UU perbankan yang sedang direvisi," tambah Maruarar.

Politisi PDIP ini juga menegaskan, banyak risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah jika memaksakan program redenominasi saat ini.

"Biaya yang dibutuhkan untuk pencetakan berapa banyak, sosialisasi berapa lama, belum lagi kerumitan yang akan dibuat," cetusnya.

(feb/dnl)