Anggota DPR: Perlu Ada Lembaga Khusus yang Urusi Modal Petani

Jakarta - Kontribusi bank terhadap petani saat ini kurang maksimal. Dengan demikian, perlu dibentuk suatu lembaga khusus non bank untuk mengurus permodalan para petani.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi di acara Diskusi Panel Mengurai Kompleksitas Akses Pembiayaan Bagi Petani di PT Pertani (Persero) Jalan Pertani, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2013).

"Perlu ada kebijakan yang bersifat lex spesialis, diluar badan hukum bank. Apakah itu koperasi seperti di Korea Selatan atau yang lain," katanya.

Dia mengatakan, hal ini akan dibahas dalam Rancangan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sedang dalam proses. "RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini kami serius, makanya kami serius untuk membuat model seperti bank pertanian," lanjutnya.

Dibentuknya suatu lembaga seperti ini dirasa Viva mendesak. Pasalnya, bank pemberi kredit ke petani sekarang kurang bekerja secara maksimal.

"Intinya pemerintah melalui Menkeu atau BI memberikan kredit likuiditas kepada petani. Dengan syarat sederhana dan mudah," katanya.

Secara terpisah, praktisi Pertanian yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso mengatakan, pada masa sebelum reformasi, banyak bank yang memiliki bisnis secara spesifik. Dia mencontohkan, Bank BTN yang khusus mengenai Kredit Pembelian Rumah (KPR), Bank Bumi Daya dalam hal perkebunan, dan bank-bank lainnya.

"Mulai tahun 1999 itu semua dijadikan bank komersil yang berkompetisi satu yang lainnya," tegasnya.

Dia mengatakan, untuk memberdayakan petani dengan cara pemberian modal yang mudah, kebijakan seperti ini perlu dilakukan kembali.

"Kita harus berani, mungkin DPR yang harus mengajukan mengenai badan perkreditan. Harus spesialis, kalau tidak spesialis tetap akan jalan di tempat," pungkasnya.

(zul/dru)