Pemerintah Diminta Tak Lepas Seluruh Saham di Perbankan

Jakarta - Dirut Bank Mandiri ECW Neloe meminta kepada pemerintah untuk tidak gegabah melepas seluruh kepemilikannya di sejumlah perbankan nasional. Hal ini karena peranan perbankan nasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen masih sangat penting. "Untuk mendorong pertumbuhan 6-7 persen, maka peranan perbankan nasional penting. Jadi jangan diotak-atik, jangan dijual, jangan dihabisin sehingga tidak ada alat lagi. Ini suatu pesan," kata Neloe disela-sela dialog soal privatisasi BUMN di Blora Center di Jalan Blora, Jakarta, Rabu (13/10/2004).Menurut Neloe, peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi saat ini masih cukup dominan. Saat ini diperkirakan peranannya masih 67 persen, disusul pasar modal 30 persen dan obligasi korporasi 3 persen. Neloe juga mempertanyakan program privatisasi yang ternyata justru memperbesar penguasaan aset oleh pihak asing. Dicontohkan, pada tahun 1999, penguasaan aset oleh pihak asing baru 9 persen, namun pada tahun 2004 mencapai 31 persen. "Jadi apa sih yang diinginkan itu?," tandas Neloe.Dia menilai, saat ini terdapat kekurangkonsistenan kebijakan dimana disatu sisi perbankan di dorong untuk diprivatisasi, tapi di sisi lain perbankan diminta untuk melakukan perbaikan dengan menambah modal agar suatu saat nanti terdapat bank yang berskala internasional. "Bank Mandiri sendiri sebelumnya hanya bermodal Rp 10 triliun, kemudian sekarang meningkat menjadi Rp 22 triliun. Untuk bisa mencapai ketentuan bank internasional dengan modal Rp 50 triliun, itu masih jauh sekali. Makanya, selain mengandalkan pertumbuhan secara organik, juga perlu melakukan akuisisi dan merger," tegasnya. (qom/)