"Tahun 2014, OJK meminta duit Rp 2,4 triliun. Dimana lebih dari Rp 1,4 triliun dipergunakan untuk kegiatan administratif dan gaji pegawai. Selain itu meminta gedung baru," ungkap Anggota Komisi XI Arif Budimanta ketika Rapat dengan Dewan Komisioner OJK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Menurut Arif, gedung baru belum terlalu penting dibangun demi keberlangsungan OJK. Menurutnya, pembangunan gedung justru menambah beban baru bagi rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan Arif lebih jauh, anggaran tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun baru diserap 12%. Sebagai institusi pengawas jasa keuangan penyerapan anggaran yang rendah ini berarti bermasalah. "Itu menunjukkan ada soal dalam manajemen dan itu mempengaruhi kredibilitas OJK terhadap industri jasa keuangan," paparnya.
"Apalagi OJK akan memungut kepada industri keuangan atas jasa pengawasan dan pengaturan yang mereka lakukan, kalau kemudian antara perencanaan dan realisasi tidak sinkron. Bagaimana industri jasa keuangan bisa rela mereka minta untuk suatu aktivitas yang tata kelolalnya masih bisa dipertanyakan," imbuh politisi PDIP ini.
Menurut Arif lebih jauh, sampai akhir tahun diperkirakan sisa dana OJK di 2013 masih berkisar Rp 500 miliar. "Dan mereka minta anggaran yang tidak terserap tahun ini direalokasikan untuk beli rumah dinas dan kendaraan dinas maupun beli gedung," tuturnya.
(dru/dnl)











































