Agus Marto: Bank Dilarang Berikan Kredit untuk DP KPR

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mulai mewaspadai pertumbuhan tidak wajar pada kredit sektor properti. Banyak Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijadikan spekulasi. Sementara bank sendiri doyan mengucurkan banyak-banyak kredit ke sektor tersebut.

"Kita ingin menjaga pertumbuhan kredit properti di tingkat yang sehat. Maka aturan Loan to Value (LTV) ini kita pertajam," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Rasio LTV atau pembiayaan bank di luar down payment (DP) akan diperketat. LTV maksimal 70% untuk rumah pertama kemudian 60% untuk rumah kedua dan 50% untuk rumah selanjutnya.

"Di samping itu bank dilarang memberi pembiayaan tambahan selain untuk kredit pemilikan rumah dan apartemen. Misalnya untuk uang muka. Jadi kadang ada bank yang terlalu agresif, tapi uang mukanya pun dibiayai dengan cara tertentu," ungkap Agus.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menuturkan, sampai akhir Mei 2013 total kredit KPR mencapai Rp 263 triliun. Adapun sektor KPR yang paling besar dikucurkan untuk tipe rumah 22-70 m². "Tipe tersebut mencapai Rp 109,6 triliun. Kemudian tipe terbesar kedua yakni tipe 70 m² dengan total Rp 98,3 triliun," katanya.

BI memandang saat ini terjadi fenomena masyarakat yang menjadi ajang spekulasi memainkan harga rumah. Justru untuk rumah pertama banyak yang tidak mampu mengambil KPR.

"Kita melihat adanya fenomena bahwa KPR tumbuh sangat tinggi, menimbulkan kemungkinan kenaikan harga yang melampaui faktor fundamental. Ikut memicu kenaikan harga KPR maupun flat di tipe kecil. Sehingga terjadi fenomena masyarakat banyak yang tidak mampu mengambil KPR," kata Halim.
(dru/dru)