Tak Hanya Pejabat dan Pengusaha, Komisaris Bank Juga Punya Kartu 'Super Sakti'

Jakarta - Penawaran kartu kredit unlimited atau tanpa batas plafon adalah satu bentuk produk promosi oleh perbankan. Target pemiliknya juga tidak hanya dipatok dalam kategori pejabat, ataupun pengusaha besar.

Senior Vice Presiden Consumer Card Bank Mandiri Boyke Yurista mengatakan, asalkan orang tersebut sudah lebih dari kaya atau memiliki aset di atas yang ditentukan (nasabah premium) maka layak mendapatkan kartu ini.

"Kartu ini bukan karena pejabat atau Menteri. Jadi targetnya memang kita murni untuk melayani keinginan orang-orang yang sudah makmur," ujar dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Senin (9/9/2013)

Boyke mengakui, jumlah orang yang mendapatkan kartu ini di Indonesia memang tidak banyak. Akan tetapi seperti di negara lainpun, kalangan ini tetap ada. Bahkan anggota DPR juga banyak yang mempunyai kartu super sakti ini.

"Kalau dari hasil penelitian kami, ada populasi yang bisa dijadikan target memang tidak banyak jumlahnya, sebagaimana di negar-negara lainpun populasi yang disebut makmur memang ada, tidak harus pengusaha atau pejabat," jelasnya.

Ketua Asosiasi Kartu Kredit Steve Marta menilai pemilik kartu ini masih sedikit. Artinya memang tidak semua orang tertarik untuk mendapatkan kartu tersebut.

"Kalau tertarik, kayaknya nggak terlalu ya, karena lebih mahal apakah perlu. Kan biasanya orang nggak mau juga. Jadi faktor limit sepertinya bukan yang menjadi faktor utama orang itu akan mengambil kartu kredit," kata Steve.

Seorang bankir di bank BUMN menjelaskan biasanya Direksi dan Komisaris bank juga memiliki fasilitas kartu kredit super sakti ini. Hal ini hanya untuk memudahkan orang-orang tersebut dalam bertransaksi tanpa memegang banyak uang.

Ekonom Dradjad Wibowo yang pernah menjabat sebagai Komisaris BNI menceritakan komisaris dan direksi bank ternyata otomatis mendapat kartu kredit unlimited atau dengan plafon besar.

"Waktu saya komisaris BNI awal tahun 2004 saja sudah mendapat plafon Rp 100 juta. Komisaris dan direksi BUMN besar juga dapat kemewahan kartu kredit khusus ini," kata Dradjad.

"Makanya kebangetan kalau masih ada yang korupsi. Pimpinan dan anggota DPR tidak ada sama sekali fasilitas kartu kredit, apalagi yang unlimited," imbuh Wakil Ketua Umum PAN ini.

(mkj/dru)