OJK Kumpul di DPR Minta Anggaran Rp 2,4 Triliun Disahkan

Jakarta - Para direksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkumpul di ruang Komisi XI Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Senayan, Jakarta.

OJK menemui Komisi XI DPR RI dalam rangka meminta persetujuan anggaran tahun 2014. Selain itu, OJK juga meminta anggaran tambahan untuk pembangunan gedung OJK yang diharapkan bisa dibangun di tahun 2014 dan akan selesai di tahun 2017.

"Anggaran yang kita setujui untuk tahun 2014 sebesar Rp 2,4 triliun, untuk belanja pegawai Rp 1,1 triliun, belanja barang Rp 1 triliun," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Sementara itu, Harry juga mengatakan, OJK meminta kepastian untuk diizinkan bisa punya kantor sendiri tanpa harus terpisah-pisah seperti saat ini. Hal itu dilakukan agar kinerja OJK bisa lebih efektif.

"Ada usulan dari OJK supaya mempercepat pembangunan kantor tersendiri untuk kita setujui," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, pihaknya meminta dana tambahan sebesar Rp 5,2 triliun untuk pembangunan gedung OJK.

"Minta tambahan dana Rp 5,2 triliun untuk waktu 5 tahun ke depan. Sebesar Rp 1,3 untuk pembangunan gedung pusat. Nanti ada juga bangun 1 kantor regional, dan 29 kantor di daerah," kata dia.

Dalam pertemuan ini dihadiri Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota, Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota, Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota, Halim Alamsyah, ex-officio Bank Indonesia, dan lain-lain.

Realisasi anggaran 2013 masih rendah

Realisasi anggaran OJK hingga 20 September 2013 baru terserap 35,54% dari anggaran yang ditetapkan di APBN tahun 2013 sebesar Rp 1,64 triliun.

Rendahnya serapan anggaran tersebut karena OJK saat ini masih fokus mempersiapkan pengembangan organisasi dan infrastruktur perusahaan.

"Realisasi per 20 september 2013 yaitu 35,54%. OJK masih fokus mempersiapkan pengembangan organisasi beserta infrastrukturnya," ujar Muliaman.

Dia menjelaskan, realisasi anggaran tersebut diserap di beberapa sektor seperti anggaran kegiatan dan bidang.

Berikut realisasi anggaran OJK tahun 2013, per tanggal 20 September 2013:

Anggaran per kegiatan:

• Untuk kegiatan operasional, dari alokasi dana sebesar Rp 164,84 miliar, realisasi baru 31,56% yaitu Rp 52 miliar.
• Untuk kegiatan administrasi, dari alokasi dana sebesar Rp 1,17 triliun, realisasi baru 31,12%, yaitu Rp 366,5 miliar.
• Untuk pengadaan aset, dari alokasi dana Rp 219,5 miliar, realisasi sebesar 66,11% yaitu Rp 145,1 miliar.
• Pendukung lainnya, dari alokasi dana Rp 83,15 miliar, realisasi 25,26%, yaitu Rp 21 miliar.
• Dengan demikian, dari total anggaran sebesar Rp 1,64 triliun untuk sepanjang tahun 2013, realisasi anggaran baru sebesar 35,54%, yaitu Rp 584,67 miliar.

Sedangkan realisasi anggaran per bidang:

• Bidang pengawasan pasar modal, dari anggaran sebesar Rp 46,26 miliar, realisasi anggaran baru 28,8% yaitu Rp 13,33 miliar.
• Bidang pengawasan IKNB, dari anggaran Rp 45,05 miliar, realisasi baru 30,26%, yaitu Rp 13,63 miliar.
• Bidang pengawasan perbankan, dari anggaran sebesar Rp 2,76 miliar, realisasi 22,7%, yaitu Rp 626,5 juta.
• Bidang pengawasan edukasi dan perlindungan konsumen, dari anggaran sebesar Rp 65,27 miliar, realisasi baru 37,44% yaitu Rp 24,43 miliar.
• Manajemen strategis I, dari anggaran Rp 162,39 miliar, realisasi 37,21% yaitu Rp 42,26 miliar.
• Manajemen strategis II, dari anggaran sebesar Rp 1,3 triliun, realisasi 37,21% yaitu Rp 488,3 miliar.
• Bidang AIMRPK, dari anggaran Rp 11,11 miliar, realisasi 18,5 persen, yakni Rp 2,05 miliar.

(drk/ang)