Dahlan Minta Bank Mandiri dan BRI Usut Kasus Suap ATM Diebold

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya angkat bicara soal kasus dugaan suap di 3 bank milik negara oleh penyedia ATM raksasa asal Amerika Serikat (AS) Diebold. Ia meminta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Mandiri Tbk mengusut tuntas hal ini.

"Saya sedang minta laporan dari bank-bank BUMN, ternyata BNI tidak, karena BNI tidak menggunakan jasa itu. Mereka tidak menyebut bank BUMN ya ini harus diperhatikan mereka menyebutkan bank pemerintah," ujar Dahlan usai rapat pimpinan BUMN di kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (24/10/2013).

Jadi, kata Dahlan, yang dimaksud dengan bank milik pemerintah bukan hanya BUMN tapi juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dikuasai pemerintah daerah (Pemda) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Saya minta BRI sama Mandiri untuk mengusut ini, yang BPD saya tidak berwenang. Jadi bank BUMN hanya melibatkan dua ini, sehingga bank-bank daerah saya tidak tahu bank mana saja," ujar Dahlan.

"Saya minta diusut sehingga nilainya kira-kira dan katanya (suap) ini bukan uang," ujarnya.

Dalam dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) yang dikutip detikFinance, suap tersebut berupa jalan-jalan dan uang saku ke Eropa, Hong Kong, Bali dan lain-lain dengan total nilai US$ 147.000 (Rp 1,5 miliar). Suap ini diberikan secara bertahap dalam lima tahun.

Atas kasus ini, Direktur Utama BRI Sofyan Basir sudah menyatakan perusahaannya tidak terlibat. Pernyataan Sofyan itu selengkapnya di sini.

Semetara Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Nixon LP Napitupulu mengatakan pengadaan ATM di Bank Mandiri selalu transparan dan sesuai Good Corporate Governance.

"Bank Mandiri selalu transparan dalam mengadakan lelang dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," kata Nixon.

(drk/ang)