"Kiranya perlu pemerintah untuk melibatkan OJK dalam rangka harmonisasi RPP tersebut, terutama RPP tentang penjaminan pensiun BPJS," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II (IKNB II) Dumoly Pardede kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (28/10/2013).
Menurutnya, harmonisasi tersebut diperlukan agar rancangan yang ada sesuai dengan UU OJK, UU Dana Pensiun, dan UU Asuransi. "Kelak, OJK selaku pengawas BPJS berdasarkan UU OJK dan UU BPJS perlu mengantisipasi dan memahami apa tanggungjawabnya ke depan," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(drk/dru)
