Defisit APBN 2005 Diperlonggar Jadi 1 Persen

Jakarta - Pemerintah akan memperlonggar defisit APBN 2005 dari 0,8 persen menjadi sekitar satu persen. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan konsolidasi fiskal dengan pemberian ruang yang cukup bagi inisiatif baru oleh pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk menentukan prioritas kebijakan.Hal itu diungkapkan Menkeu Jusuf Anwar saat raker dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, (29/11/2004).Pelonggaran defisit APBN 2005 tersebut, kata Menkeu, akan dilakukan melalui upaya optimalisasi penerimaan perpajakan dan bukan pajak, penajaman prioritas dan peningkatan efektifitas alokasi belanja negara dan pengurangan subsidi BBM melalui penyusunan harga BBM di dalam negeri.Menurut Menkeu, rencana pengurangan subsidi BBM melalui penyesuaian harga BBM perlu dilakukan dalam waktu dekat mengingat dengan beban subsidi BBM yang membengkak telah menyebabkan struktur APBN menjadi tidak sehat.Pertimbangan lain adalah pemberian subsidi BBM selama ini yang tidak tepat sasaran. Selain itu, disparitas harga BBM di dalam negeri dengan harga internasional telah memicu maraknya praktik-praktik penyelundupan dan pengoplosan BBM.Menurut Menkeu, harga BBM dalam negeri yang murah akibat subsidi juga menjadi salah satu sebab tidak berkembangan penggunaan dan pengembangan energi alternatif, seperti batu bara dan panas bumi. Pemberian subsudi BBM juga dinilai tidak mendorong terjadinya korservasi energi atau hemat energi.Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa program untuk meminimalisasi efek negatif akibat kenaikan BBM tersebut, diantaranya melalui program dana kompensasi kenaikan BBM untuk rakyat kurang mampu, dana hasil penghematan subsidi BBM dan pelonggaran defisit digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi penyebab ekonomi biaya tinggi dan penghambat kelancaran distribusi arus barang dan jasa.Serta melaksanakan analisasi kebijakan secara terpadi dan sinergi di berbagai bidang seperti fiskal, moneter maupun sektor riil untuk mengurangi biaya produksi dan memperbaiki iklim investasi.Menyangkut pelaksaan APBN 2005, pemerintah juga akan melakukan peninjauan kembali atas asumsi dasar yang akan disesuaikan dengan perkembangan terkii atas kondisi ekonomi nasional dan global. (mi/)