Terkait Obligasi Internasional, Pemerintah akan Roadshow

Terkait Obligasi Internasional, Pemerintah akan Roadshow

- detikFinance
Rabu, 08 Des 2004 18:39 WIB
Jakarta - Pertengahan Desember 2004 pemerintah akan melakukan roadshow ke sejumlah negara terkait rencana penerbitan obligasi internasional senilai US $ 1 miliar sampai US$ 1,5 miliar. Dana obligasi ini akan digunakan untuk menutup defisit APBN 2005.Demikian disampaikan Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia Nasutuion, kepada wartawan usai rapat kerja dengan panitia anggaran di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (8/12/2004). Namun negara-negara mana sana yang menjadi tujuan, Mulia menolak menyebutkan."Yang pasti kita berencana mulai pertengahan bulan ini (Desember). Kan ada prosesnya, kita akan bikin jadawal dulu. Pemerintah sendiri belum menunjuk penasihat keuangan untuk penerbitan obligasi internasional itu," kata Mulia.Menurut Mulia, penunjukan penasihat keuangan itu akan dilaksanakan dengan proses tertentu. Mengenai siapa saja yang akan diundang, juga belum ditentukan hingga saat ini. Defisit APBN 2005 yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu sebesar Rp 17,392 triliun, atau 0,8 persen terhadap APBN.Mengenai penerbitan oblighasi dalam negeri untuk Januari, Mulia mengatakan pemerintah juga belum menetapkan waktunya. menurut Mulia saat ini pemerintah masih fokus menyusun penutupan buku tahun anggaran 2004.Sementara terkait dengan revisi asumsi APBN 2005 yang diusulkan DPR tidak akan dilakukan. Namun, sambung Mulia, meski revisi tidak ada dalam jadwal sesuai dengan mekanisme dipastikan akan ada perubahan. "Dan untuk itu pemerintah akan berkonsultasi dulu dengan DPR," tutur Mulia.Untuk APBN 2004, Mulia mengatakan, sejauh ini cukup aman. Di mana per November 2004 defisit APBN masih di bawah Rp 26 triliun. Sehingga, kata Mulia, sulit bagi pemerintah untuk memperkirakan berapa persisnya besaran defisit APBN hingga akhir tahun. Sebab pemerintah masih menunggu penerimaan negara dari sektor pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya sekitar Rp 9 triliun. (djo/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads