Defisit Anggaran Tahun 2004 Diperkirakan Naik Rp 11,8 T
Kamis, 09 Des 2004 10:35 WIB
Jakarta - Pemerintah memperkirakan defisit anggaran tahun 2004 bertambah Rp 11,8 triliun. Hal ini disebabkan tingginya rata-rata harga minyak mentah disertai dengan penurunan produksi minyak mentah nasional.Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Jusuf Anwar, dalam rapat kerja gabungan antara pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Komisi XI DPR, di gedung DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (9/12/2004).Jusuf menjelaskan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia dari Januari sampai Februari 2004 masih di kisaran US$ 21 per barel. Namun mulai bulan Mei meningkat tajam menjadi US $ 27,5 per barel, dan pada Agustus sampai September 2004, lebih dari US$ 40 per barel. Sehingga rata-rata dari Januari sampai November mencapai US$ 37 per barel. Dan diperkirakan realisasi sampai akhir tahun mencapai US$ 37,17 per barel.Sementara, sambung Jusuf, tingkat produksi minyak juga mengalami penurunan yakni hanya 1,040 juta barel per hari. Dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang sebesar 1,072 juta barel per hari. "Perubahan-perubahan ini sangat signifikan terhadap APBN 2004, yakni penerimaan migas turun Rp 1 triliun," ungkap Jusuf.Selain itu untuk belanja negara mengalami peningkatan Rp 10,9 triliun, yang terdiri dari subsidi BBM naik Rp 10 triliun, dan dana bagi hasil Rp 0,3 triliun. Dengan demikian ada tambahan bagi defisit APBN sebesar Rp 11,8 triliun .Sementara terkait dengan kenaikan harga BBM, Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan, berdasarkan perhitungan dari BI setiap kenaikan BBM sebesar 1 persen berpotensi menaikkan inflasi antara 0,02 persen sampai 0,05 persen.Kenaikan ini dibagi menjadi dua putaran, yakni pada putaran pertama pada saat kenaikan BBM sebesar 0,02 persen dan pada putaran kedua sebesar 0,036 persen. "Tapi ini akan tergantung seberapa efektif pananganan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi sehubungan dengan kenaikan BBM," kata Burhanuddin.Burhanuddin juga mengatakan, pada tahun 2005 BI akan berusaha menjaga kebijakan moneternya pada tigth bias, yakni dengan menyerap kelebihan likuiditas di pasar. Namun diakuinya, kebijakan ini akan memberikan implikasi terhadap anggaran BI.
(djo/)











































