Pemerintah Diminta Tak Cairkan Dana Talangan Bank Global

Jakarta - Pemerintah diminta tidak mencairkan dulu dana talangan untuk Bank Global sebelum penyidikan mengenai keabsahan surat deposito di Bank Global tuntas.Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Masyarakat Profesional Madani (MPM) Ismed Hasan Putro dalam diskusi di Satae House Senayan, Jalan HOS Cokroaminoto Jakarta Pusat, Senin (13/12/2004)."Sebaiknya dalam waktu pendek pemerintah dalam hal ini Menkeu berupaya mencegah dana pemerintah yang akan menjadi talangan atau jaminan untuk deposito yang ada di Bank Global sebaiknya tidak dicairkan terlebih dahulu, sebelum ada pengusutan tuntas mengenai keabsahan surat deposito yang ada di bank global," kata IsmedIsmed lebih jauh mengatakan, indikasi penipuan dalam kasus bank global sangat jelas sehingga harus ada pengusutan yang lebih jauh dari aparat penegak hukum. Menurut Ismed, jika masalah pengusutan sudah tuntas, maka selanjutnya pemerintah bisa mencairkan dana talangan. Ismed mendesak pihak bank, pemerintah dan otoritas perbankan dalam hal ini BI menjelaskan kepada masyarakat, bahwa reksadana tidak ada kaitannya dengan bank sehingga tidak dijamin oleh negara. Hal itu untuk mempertegas agar kasus- bank global tidak terulang kembali. Dalam kasus Bank Global Ismed menganggap BI sebagai pengawasan perbankan tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Beberapa kasus terakhir,seperti d Bank BNI, Deposito fiktif di BRI, dan terakhir ada penipuandi Bank Mega, dan paling gress adalah kasus Bank Global. "Ini menunjukkanBank Indonesia tak menjalankan fungsi pengawasan, dalam perbankan," tukas Ismed.Ismed juga melihat ada keengganan dari BI untuk bersikap tegas terhadap pelaku kejahatan dalam dunia perbankan. "Apakah karena konflik kepentingan, karena ada alumni pejabat BI yang dikaryakan, di beberapa bank. Kehadiran mantan-mantan pejabat BI mempunyai benturan kepentingan dalam proses pengawasan dan pembinaan oleh BI," demikian Ismed. (qom/)

...

Tautan telah disalin