Kementerian BUMN Mulai Bentuk Holding Bank Pelat Merah?

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lama punya wacana untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah. Salah satu caranya adalah dengan membentuk induk usaha alias holding company.

Baru-baru ini beredar kabar bahwa saham pemerintah di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan dialihkan ke salah satu bank BUMN lainnya. Salah satu yang santer dikabarkan akan mengambil saham itu adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Salah satu pejabat di Kementerian BUMN menyebut, BTN akan mengalami privatisasi, salah satu opsi adalah strategic sales atau pembelian langsung oleh BUMN lain, yaitu Bank Mandiri.

"Dibeli Mandiri," kata sumber Kementerian BUMN kepada detikFinance, Selasa (15/4/2014).

Pemerintah saat ini menguasai 60,14% saham BTN, sementara sisanya beredar di publik. Bank Mandiri kabarnya akan mengambil seluruh saham pemerintah.

Namun aksi korporasi ini tidak serta merat bisa dilakukan dengan mudah. Setiap ada perpindahan saham perintah di BUMN harus memperoleh restu komite privatisasi yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah memperoleh lampu hijau, selajutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukumnya. "Ya seperti layaknya privatisasi," sebut sumber tersebut.

Ternyata program rancangan pemerintah ini tidak berhenti sampai di situ. Bank Mandiri juga sedang dikaji untuk bisa mengambil alih saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

"Mudah-mudahan," jelasnya.

Nah, bukan tidak mungkin nanti hanya akan ada satu bank BUMN yang menjadi induk bank milik negara lainnya. Skema seperti ini sudah diterapkan oleh BUMN di sektor lain, salah satunya adalah PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) yang menjadi induk dari seluruh produsen semen pelat merah lainnya melalui akuisisi.

Rencana pemerintah untuk bisa memangkas jumlah BUMN ini sudah bergulir sejak awal tahun 2000. Namun pelaksanannya tidak mulus, apalagi setiap pergantian menteri kebijakan pun berganti pula.

Sebelumnya Direktur Utama BTN Maryono mengatakan pemegang saham terbesar yakni Kementerian BUMN, memiliki rencana besar terhadap keberlangsungan BTN. Namun Maryono tidak menjelaskan secara jelas rencana besar tersebut.

"Pastinya pemegang saham mempunyai suatu keinginan agar BTN lebih berkembang, lebih maju," tutur Maryono ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN kemarin.

Saat ditanya apakah BTN bakal diakusisi, Maryono enggan berkomentar banyak. "Tanyakan kepada pemerintah," sebutnya.

(feb/ang)