Utang Luar Negeri Swasta RI Rp 1.431 Triliun, Lampaui Pemerintah

Jakarta - Hingga Februari 2014, utang luar negeri swasta di Indonesia mencapai US$ 143,1 miliar atau sekitar Rp 1.431 triliun. Jumlah ini naik dari posisi Januari 2013 yang sebesar US$ 141 miliar.

Demikian data terbaru utang luar negeri dari Bank Indonesia (BI) yang dikutip, Sabtu (19/4/2014).

Pada data BI tersebut, disebutkan selain utang luar negeri swasta, utang luar negeri sektor publik disebut mencapai US$ 129,031 miiar. Utang luar negeri sektor publik itu terdiri dari utang pemerintah US$ 121,912 miliar, dan utang bank sentral US$ 7,119 miliar.

Untuk utang luar negeri swasta Indoensia, data BI mencatat, terbesar adalah dari sektor non bank yang jumlahnya US$ 119,096 miliar. Sementara dari sektor bank mencapai US$ 24,063 miliar.

Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada Februari 2014 tercatat sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,2% (yoy).
 
Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri pada Februari 2014 terutama dipengaruhi kenaikan posisi utang luar negeri sektor publik, sedangkan pertumbuhan utang luar negeri sektor swasta melambat. Utang luar negeri sektor publik tumbuh 3,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya 1,9% (yoy). Sementara itu, posisi utang luar negeri sektor swasta tumbuh 11,6% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya 12,5% (yoy).
 
Perlambatan pertumbuhan utang luar negeri swasta pada Februari 2014 tidak terlepas dari perkembangan utang luar negeri di beberapa sektor utama, yakni sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri.

Pertumbuhan utang luar negeri pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan masing-masing tercatat 15,9% (yoy) dan 7,7% (yoy), melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya masing-masing 20,5% (yoy) dan 12,4% (yoy).

Utang luar negeri sektor listrik, gas, dan air bersih juga masih mengalami kontraksi sebesar 1,0% (yoy). Sementara itu, utang luar negeri pada sektor keuangan serta sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat kenaikan pertumbuhan masing-masing dari 11,4% (yoy) dan 5,5% (yoy) pada Januari 2014, menjadi 13,7% (yoy) dan 6,4% (yoy).
 
Sementara berdasarkan jangka waktu, kenaikan pertumbuhan utang luar negeri terutama terjadi pada utang luar negeri jangka panjang, yang pada Februari 2014 tumbuh 9,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,6% (yoy).

Sementara itu, utang luar negeri berjangka pendek terkontraksi 0,5% (yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,5% (yoy). Pada Februari 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar US$ 227 miliar, atau mencapai 83,4% dari total utang luar negeri.

Dari jumlah tersebut, utang luar negeri berjangka panjang sektor publik mencapai US$ 124,2 miliar (96,2% dari total utang luar negeri sektor publik), sementara utang luar negeri berjangka panjang sektor swasta tercatat US$ 102,9 miliar (71,9% dari total utang luar negeri swasta).
 
Menurut BI dalam laporannya tersebut, perkembangan utang luar negeri sampai Februari 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal. Ke depan, BI tetap memantau perkembangan utang luar Indonesia, khususnya utang luar negeri swasta, sehingga dapat optimal mendukung ketahanan dan kesinambungan perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara mengatakan, tingginya utang luar negeri swasta tersebut menjadi harus jadi perhatian BI dan mesti diwaspadai.

"Saat ini utang luar negeri sektor swasta naik cukup tajam, ini menjadi concern kami, bahwa angka utang luar negeri swasta pada akhir Januari 2014 mencapai US$ 141 miliar, jauh lebih tinggi dari utang luar negeri pemerintah yang US$ 127 miliar," kata Tirta.

Tirta menjelaskan, peningkatan utang swasta yang dinilainya cukup tajam, membuat BI untuk ikut mencermati utang luar negeri swasta tersebut.

"Kita akan mencermati meskipun utang luar negeri swasta yang mayoritas loan agreement dan jangkauan mayoritas jangka panjang dan ada beberapa utang yang nggak di-hedge atau lindung nilai penghasilannya dalam rupiah dan perlu kita cermati yang makin hari makin meningkat. BI mengimbau swasta harus berhati-hati dalam berutang," terang dia.

(dnl/dnl)