Perbankan RI Rentan Serangan Cyber Crime, Ini Langkah OJK

Perbankan RI Rentan Serangan Cyber Crime, Ini Langkah OJK

- detikFinance
Selasa, 13 Mei 2014 10:01 WIB
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan teknologi informasi di dunia maya atau cyber crime.

Penggunaan teknologi informasi di industri perbankan dipastikan akan diikuti dengan potensi risiko operasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad menyebutkan, berdasarkan laporan yang disusun oleh State of The Internet tahun 2013, Indonesia berada di urutan kedua dari 5 besar negara asal serangan cyber crime, di mana tercatat sekitar 36,6 juta serangan cyber crime di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebaliknya, dari laporan yang dikeluarkan oleh Security Threat tahun 2013, Indonesia dianggap menjadi negara yang paling berisiko untuk mengalami serangan cyber crime.

"Apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka kondisi ini akan sangat tidak menguntungkan pada saat industri perbankan kita sedang menyiapkan MEA," kata Muliaman saat acara Focus Group Discussion OJK dengan topik 'Kejahatan Perbankan Berbasis TI (Cyber Crime): Strategi Pencegahan dan Penanganannya,' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Menurut Muliaman, statistik ini menunjukkan bahwa manajemen bank tidak bisa mengabaikan ancaman yang datang setiap saat dan dalam bentuk yang tidak pernah diduga.

OJK dan instansi terkait termasuk Polri senantiasa berkolaborasi dalam menyusun strategi dan penanganan terhadap kejahatan teknologi informasi di dunia maya atau cyber crime secara berkesinambungan.

Peraturan prudensial juga terus dilakukan penyempurnaan sejalan dengan kompleksitas sistem keuangan dan industri perbankan.

Perkembangan dari peraturan-peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta pihak-pihak lain seperti asosiasi yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi juga akan menjadi bagian dari upaya seluruh pihak untuk mengurangi potensi risiko dari cyber crime.

Industri perbankan semakin dituntut meningkatkan kualitas manajemen risiko dan edukasi kepada nasabah dengan lebih transparan.

Untuk itu, perbankan harus melengkapi diri dengan berbagai infrastruktur yang dapat meminimalkan potensi risiko dari kejahatan teknologi informasi atau cyber crime melalui updating dan sharing mengenai fraud, kejahatan dan penyalahgunaan yang beredar di dunia maya.

"OJK sendiri juga terus menggalakkan program edukasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan untuk semakin meminimalkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan semua pihak," kata Muliaman.

(drk/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads