Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 28 Mei 2014 10:25 WIB

Rupiah Tak Laku di Daerah Perbatasan, Ini Kata BI

- detikFinance
Jakarta - Penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat transaksi di wilayah perbatasan masih saja terjadi sampai saat ini. Misalnya di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste, Papua Nugini, atau Malaysia. Seringkali mata uang di negara-negara tetangga itu yang berlaku.

Padahal, UU No 7/2011 menetapkan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Mata uang ini adalah alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi di seluruh wilayah NKRI.

Setiap warga negara wajib untuk menaati hukum positif yang berlaku, termasuk UU No 7/2011 tentang Mata Uang. Jika tidak, maka tentunya ada sanksi.

Pasal 33 UU No 7/2011 menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai alat pembayaran selama berada di Indonesia, kecuali patut diduga uang itu palsu. Penolakan untuk menerima rupiah bisa dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Bank Indonesia (BI) merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan pengeluaran, pencetakan, pengedaran, penarikan, dan pemusnahan rupiah. Bagaimana BI menanggapi penggunaan mata uang asing yang marak di wilayah perbatasan?

"Secara UU, transaksi harus menggunakan rupiah. Itu wajib. Bila tidak menggunakan rupiah, seperti melakukan penolakan, maka akan melanggar UU," tegas Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs saat dihubungi detikFinance, Rabu (28/5/2014).

Namun, lanjut Peter, ini menjadi sedikit berbeda jika melihat kondisi di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Ada beberapa masalah yang mendasari penggunaan mata uang lain, seperti dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan dengan rupiah.

Pertama adalah pihak yang bertransaksi bukan sesama orang Indonesia. Misalnya untuk kasus di Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang mayoritas pembelinya berasal dari Timor Leste meskipun belanja di wilayah Indonesia.

"Jadi yang bertransaksi itu bukan sesama orang Indonesia, dari negara luar ke Indonesia," ujar Peter.

Kedua adalah ketersediaan tempat penukaran uang resmi (money changer) pada lokasi transaksi. Peter mengakui banyak daerah perbatasan yang belum punya money changer, sehingga pemilik mata uang asing sulit untuk menukarkannya ke rupiah.

"Kalau nggak ada money changer, susah juga untuk menukarkan ke rupiah," sebutnya.

Ketiga adalah ketersediaan rupiah yang cukup dan layak di perbatasan. BI sejauh ini telah mengupayakan untuk memasok rupiah sampai ke titik tersebut. Namun menurut Peter, ini masih menjadi tantangan karena banyak wilayah yang sulit dijangkau dengan cepat.

"Memang harus diakui Indonesia dengan 17 ribu pulau, lokasinya yang berjauhan, dan transportasi yang tidak tersedia menjadi tantangan BI. Terutama untuk pulau-pulau terdepan," tuturnya.

Memperhatikan faktor-faktor tersebut, Peter menilai penggunaan mata uang asing di perbatasan sebagai situasi yang berbeda. "Kami anggap sebagai kondisi yang situasional dengan berbagai faktor. Tapi BI bersama perbankan terus berusaha supaya rupiah tetap digunakan," ucapnya.

 
(mkl/hds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed