Dalam paparannya, Mirza mengusung visi pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi ini dianggap relevan dengan kondisi ekonomi negara sekarang dan 5 tahun ke depan.
"Visi ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi ke depannya," kata Mirza di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (9/6/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kondisi nilai tukar masih penuh dengan tantangan, terutama dari sisi defisit transaksi berjalan. Maka itu diperlukan kebijakan untuk menjaganya sesuai dengan fundamental," kata Mirza.
Kedua adalah pengembangan Medium Term Notes (MTN) dan Commercial Paper sebagai upaya pendalaman pasar keuangan dalam negeri. Ketiga adalah sekuritisasi aset, terutama Kredit Perumahan Rakyat (KPR) serta pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Khusus untuk penyaluran KPR, menurut Mirza, masih sangat kurang dengan catatan 13% dari PDB. Sementara di Thailand bisa mencapai 50%.
Begitu juga halnya dengan penyaluran pembiayaan UMKM. Saat ini pembiayaan terbesar masih ada di pulau Jawa. Salah satu faktor penyebabnya adalah infrastruktur yang tidak mampu menghubungkan antara sumber pembiayaan dengan UMKM.
"Misalnya seperti kantor cabang bank. Di wilayah Timur Indonesia masih sangat kurang. Ini perlu kita kembangkan," katanya.
(mkl/hds)











































