Ada Uang Pecahan SGD 10.000 di Kasus Suap, Ini Tanggapan BI

Jakarta - Mata uang dolar Singapura pecahan 10.000 kembali hangat diperbincangkan. Ini tidak lepas dari penangkapan Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk dan 5 orang lainnya di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mendapati uang yang berjumlah sekitar 100.000 dolar Singapura. Uang itu terbagi dalam pecahan 10.000 dan 1.000.

Kasus ini bukan yang pertama melibatkan 10.000 dolar Singapura. Dalam kasus suap Akil Mochtar (Mantan Ketua MK) dan Rudi Rubiadini (Mantan Kepala SKK Migas) pun ada mata uang ini.

Bagaimana Bank Indonesia (BI) selaku otoritas yang berwenang dalam peredaran uang menyikapi hal ini? "Belum ada pemikiran untuk membatasi peredaran itu. BI hanya mengurusi pembawaan uang keluar-masuk lintas negara di atas Rp 100 juta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2014).

BI, lanjut Tirta, hanya punya kewenangan untuk mengetahui dari mana asal uang yang masuk ke Indonesia dan untuk apa penggunaannya. "Kalau mencurigakan, baru kita laporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujarnya.

Tirta menegaskan BI tidak berwenang untuk membatasi apalagi melarang peredaran suatu mata uang karena sering digunakan sebagai sarana menyuap. "BI hanya mempunyai kewenangan di dalam negeri, setiap transaksi harus menggunakan mata uang rupiah. Untuk membatasi atau melarang, atau uang tersebut ternyata digunakan untuk alat korupsi, itu di luar wilayah kita," jelasnya.

(hds/dnl)