Manajemen Baru BPI Minta Dukungan Lakukan Penyelamatan

Jakarta - Manajemen baru Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) meminta dukungan pemerintah agar diberi kesempatan melakukan langkah-langkah penyelamatan. Dalam 1-2 hari ke depan, manajemen baru akan menandatangani MoU dengan investor baru yang akan menyuntikkan dana ke BPI. "Give me opportunity. Selama ini, pemerintah sudah memberikan 3 bulan dan kami sudah memanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Ketua Tim Asistensi Muhammadiyah untuk Penyelamatan BPI Dien Syamsuddin dalam konpers usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Kamis (23/12/2004). Dikatakan Dien, selama masa 3 bulan itu telah dilakukan penggantian manajemen dengan personel yang lebih bertanggung jawab. Menurut Dien, awal masalah likuiditas yang menimpa BPI diakibatkan ulah manajeman lama yang menguras aset BPI. Apa tanggapan Jusuf Kalla? "Beliau menyampaikan penghargaan atas usaha-usaha yang dilakukan manajeman baru dan dapat memahami posisi Muhammadiyah. Apabila BPI bisa diselamatkan, negara akan terhindar dari kewajiban sebagai penjamin kerugian," tutur Dien mengutip Kalla. PP Muhammadiyah, lanjut Dien, tidak memiliki hubungan formal dengan BPI. Namun, kepemilikan mayoritas saham BPI berada di tangan 7 orang figur yang mendapat dukungan dari ormas itu, sehingga pihaknya merasa memiliki tanggung jawab moral membantu menyelesaikan masalah dengan membentuk tim asistensi. Disinggung pernyataan Amien Rais yang meminta agar BPI dilikuidasi saja, Din menolak berkomentar. "Mungkin Pak Amien punya pemikiran yang lain," jawabnya. Sementara, Dirut baru BPI Suhadji Restiaji menduga Amien belum mamahami secara detail skenario penyelamatan BPI. Manajemen tidak berniat meminta warga Muhammadiyah menyuntikkan dana sebagai modal BPI. Langkah yang akan ditempuh adalah mengefektifkan lembaga di bawah Muhammadiyah untuk menggunakan jasa BPI dalam mengelola keuangannya. Saat ini, Muhammadiyah menaungi sedikitnya 170 perguruan tinggi (PT) besar dan kecil, 14 ribu sekolah dari SD-SMU, 70 rumah sakit (RS) serta ratusan unit pelayanan sosial lainnya. "Kalau kita mampu mengoptimalkan potensi yang ada di Muhammadiyah, sedikitnya kita dapat memperoleh Rp 150 miliar," katanya. (rif/)