Multifinance Bermodal di Bawah Rp 100 Miliar Diminta Merger

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perusahaan pembiayaan (multifinance) yang masih bermodal di bawah Rp 100 miliar untuk merger dengan perusahaan pembiayaan lain. Alasannya, agar perusahaan pembiayaan di Indonesia berkembang sehat dengan modal mantap.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Firdaus Djaelani mengatakan, akan segera menerbitkan aturan terkait batas minimum modal perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Saat ini, Firdaus menyebutkan, sedikitnya ada 83 perusahaan pembiayaan di Indonesia yang memiliki modal di bawah Rp 100 miliar.

"Perizinan usaha pembiayaan, hal krusial yang akan diatur adalah permodalan. Saat ini masih 83 perusahaan pembiayaan yang bermodal di bawah Rp 100 miliar. Karena kalau di negara lain dorongan merger itu sangat baik. Tidak perlu banyaklah tapi besar-besar," kata Firdaus saat acara Halal Bihalal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Saat ini, Firdaus menilai, pengaturan standarisasi aset dan pencadangan perusahaan pembiayaan sudah tidak sesuai, sehingga akan diatur dalam Peraturan OJK.

"Pencadangan harus sesuai dengan kualitas asetnya. Pengaturan tentang tingkat kesehatan, ini belum memiliki. Sedang kita susun sekarang. Pengaturan-pengaturan perusahaan pembiayaan akan ditingkatkan, termasuk jenis-jenis laporan," ujar dia.

Firdaus menjelaskan, aturan soal konsolidasi melalui merger dalam industri jasa keuangan sudah lebih dulu dilakukan oleh industri perbankan dan asuransi. Untuk itu, perusahaan pembiayaan juga perlu melakukan hal yang sama untuk lebih mengembangkan industri tersebut.

"Peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik. Industri asuransi dan perbankan telah lebih dulu menerapkan ini," ujarnya.

Hal baru yang juga akan diatur adalah soal kewajiban memiliki komisaris independen untuk mewakili kepentingan nasabah atau konsumen.

Untuk manajemen risiko, kata Firdaus, akan menjadi payung hukum beberapa manajemen risiko di sejumlah perusahaan.

"Jenis-jenis risiko yang harus dikelola. Penguatan perusahaan pembiayaan, OJK akan mengatur penilaian berbasis risiko," tandasnya.

(drk/dnl)