BI: Transaksi Tunai yang Besar Bisa Buat Korupsi

Jakarta - Bank Indonesia (BI) beserta pemerintah pusat dan daerah melakukan kesepakatan untuk mendorong penggunaan alat pembayaran non tunai. Untuk transaksi di pemerintah juga demikian.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penggunaan transaksi non tunai dalam pemerintahan bisa memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

"Transaksi tunai secara besar bisa membuat korupsi dan kecenderungan penipuan. Oleh karena itu, BI dan pemerintah yang diwakili Pak Chairul Tanjung melakukan gerakan non tunai. Kita kerja sama juga dengan pemda agar gerakan ini berlangsung di seluruh Indonesia," ujar Agus dalam acara Gerakan Non Tunai di Atrium Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Dari pemerintah, acara gerakan non tunai ini diwakili oleh Menko Perekonomian Chairul Tanjung, dan juga ada perwakilan dari pemerintah daerah, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok), dan Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Syahrul Yasin Limpo.

"APBD (pemerintah) pusat ke daerah tiap tahun mengalir Rp 600 tiliun, dan semua APBD itu nanti pembayaran pajak, retribusi akan dilakukan secara elektronik seperti yang dilakukan di DKI. Kami berkomitmen gerakan non tunai," jelas Agus.

(dnl/hds)