Bupati Banyuwangi Minta Perbankan Genjot Kredit Pertanian

Jakarta - Penyaluran kredit di sektor pertanian masih sangat minim padahal sektor ini punya potensi tinggi dalam perekonomian Indonesia khususnya menggenjot pertumbuhan hortikultura.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebutkan, dari total penyaluran kredit di sektor pertanian selama tahun 2013 sebesar Rp 150 triliun, penyaluran untuk sektor hortikultura masih sangat minim hanya Rp 1,8 triliun saja, sisanya didominasi sawit dan sektor perkebunan.

"Perlu ada kredit yang cukup untuk hortikultura, total kredit pertanian Rp 150 triliun, 2/3 untuk sawit dan perkebunan hanya Rp 1,8 triliun untuk hortikultura," kata Anas saat mengisi acara seminar bertema "Dukungan Daerah untuk Mendorong Industri Substitusi Impor," di acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2014, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Dia menjelaskan, penyaluran kredit di sektor hortikultura ditujukan untuk mendorong produksi dalam negeri agar angka impor hortikultura seperti buah-buahan bisa ditekan. Ini untuk mengembangkan produk-produk dalam negeri.

"Tadi kan saya fokus ke substitusi impor, hortikultura, impor buah jeruk Mandarin per tahun Rp 4 triliun, 225 ribu ton per tahun, padahal buah jeruk di kita juga nggak kalah," kata dia.

Untuk itu, Anas meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk ikut membantu mendorong perbankan agar mau menyalurkan kreditnya di sektor hortikultura.

Sebagai kompensasinya, Anas mengusulkan agar perbankan yang mau menyalurkan kredit di sektor mikro bisa diberikan insentif.

"Insentif misal suku bunga, kredit peternakan bunganya 5% sisanya disubsidi, nah mungkin bisa juga dibuat seperti itu untuk hortikultura," ucap Anas.

Di Banyuwangi saja, Anas menyebutkan, total penyaluran kredit mencapai Rp 4,4 triliun. Porsi kredit mikro sebesar Rp 2 triliun dengan tingkat rasio kredit macet di bawah 3%.

"Banyuwangi NPL di bawah 3%, total kredit Rp 4,4 triliun, mikro Rp 2 triliun," katanya.

Anas menambahkan, produk hortikultura ini perlu diproteksi agar tidak dengan mudah buah impor beredar di dalam negeri.

"2012 kita mulai proteksi buah lokal. 14 ribu PNS dari Pemda, RT, RW tidak boleh ada buah impor. Tidak boleh ada PNS ketika jenguk orang sakit nggak boleh bawa buah impor. Ini aturan yang kita buat. Di setiap acara kita nggak boleh ada buah impor," tandasnya.

(drk/ang)