Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Raden Pardede saat acara Refleksi MP3EI di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).
"Kebutuhan infrastruktur Rp 600 triliun per tahun. Tapi pemerintah hanya bisa sediakan setengahnya," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Infrastruktur tersebut meliputi transportasi sebesar Rp 25 triliun, listrik Rp 20 triliun, energi Rp 19 triliun, telekomunikasi Rp 16 triliun, dan jalan Rp 10 triliun.
"Pembiayaan limit Rp 90 triliun, itu sektor paling besar untuk infrastruktur. Dari Rp 90 triliun itu yang ditarik baru Rp 56 triliun karena itu banyak masalah di lapangan. Rp 90 triliun itu sudah cukup besar," papar Budi.
Dia mengungkapkan, sumber pembiayaan untuk sektor infrastruktur perlu ditopang melalui pembiayaan jangka panjang selain dari sektor perbankan. Ini untuk mendukung peningkatan pembiayaan agar infrastruktur berjalan lancar.
"Infrastruktur fisik butuh pembiayaan jangka panjang, pendalaman pasar modal, hedging, derivatif. Misal dari obligasi itu masih kecil bagaimana mendorong," kata dia.
(drk/hds)











































