Berbagai Rencana BI Perluas Akses Perbankan

Jakarta - Salah satu isu utama yang disampaikan dalam perhelatan jamuan makan malam para bankir atau Bankers Dinner adalah mendorong penyediaan lembaga keuangan digital (LKD).

Gubernur BI, Agus DW Martowardojo mengatakan perluasan LKD dapat meningkatkan jumlah anggota masyarakat pengguna layanan perbankan hingga dua kali lipat bila dibandingkan dengan jumlah saat ini yang hanya mampu menjangkau 20% penduduk dewasa dari 240 juta jiwa.

"Dengan adanya LKD ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat hingga 40% penduduk dewasa yang terhubung dengan bank," katanya di dalam sambutannya pada acara Banker's Dinner di JCC, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Secara sederhana, ia menggambarkan, LKD sebagai layanan perbankan yang dapat diakses melalui telepon genggam. Hanya dengan berbekal perangkat telepon genggam, masyarakat yang tidak memiliki akun perbankan alias unbankable akan mudah terhubung dengan layanan keuangan formal.

"Kami meyakini bahwa dengan perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan pemerintah, rekening uang elektronik teregistrasi ditargetkan akan naik hingga empat kali lipat dari saat ini," tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi tersebut, BI telah melakukan langkah reformasi yang terutama ditujukan pada tiga area yakni perluasan elektronifikasi pembayaran, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran serta penguatan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran.

"Perluasan elektronifikasi pembayaran akan terus dilakukan untuk memfasilitasi digital payment antar individu, entitas bisnis, pembayaran bantuan pemerintah kepada masyarakat dan pembayaran untuk penerimaan pemerintah," paparnya.

Sementara, dukungan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi juga akan dikembangkan antara lain melalui pembangunan gerbang pembayaran nasional.

Hal ini diawali dengan pembentukan switching kartu kredit nasional dan dilanjutkan dengan pengembangan sistem yang efisen untuk pembayaran berbagai tagihan rutin.

"Kami juga akan memperkuat fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko sebagai pelengkap macro surveillance yang dilaksanakan selama ini," kata dia lagi.

Sedangkan dalam pengelolaan uang tunai, BI tetap berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi di seluruh pelosok negeri dengan membangun sistem pengelolaan uang yang efektif dan efisien.

"Untuk itu kami mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi kas serta meningkatkan efisiensi rantai kegiatan percetakan dan pengedaran uang," pungkasnya.

(dna/hen)