Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 30 Des 2014 15:26 WIB

Masyarakat RI Masih Gemar Pakai Uang Tunai, PPATK: Sumber Korupsi

- detikFinance
Jakarta - Tingginya peredaran uang tunai di masyarakat berdampak negatif bagi sektor keuangan tanah air. Banyak tindak pidana korupsi melibatkan transaksi dengan uang tunai.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memberi contoh, hal tersebut dapat terlihat pada kasus suap yang melibatkan Bupati Bangkalan Fuad Amin yang saat ini kasusnya masih bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi Fuad Amin itu modusnya setor tunai di beberapa bank lewat beberapa akun bank di beberapa bank berbeda. Ini jelas terlihat bagaimana peran uang tunai sangat besar sebagai sarana tidak pidana suap," ujar Yusuf saat menggelar refleksi akhir tahun 2014, di kantornya, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Dalam perkara ini, lanjut dia, uang suap tersebut masuk ke 25 rekening berbeda. Namun karena dilakukan dengan setor tunai, maka tidak ditemukan sumber aliran dana siapa pihak penyetornya.

Berbeda bila uang suap itu disalurkan dengan cara transfer maka akan mudah terlacak pihak pemberi dan penerimanya.

"Ada 25 rekening terkait kasus dia. Kebanyakan setor tunai. Dan saat digeledah KPK, masih ada Rp 4,5 miliar. Uang cash ini rentan sekali dijadikan sarana penyuapan. Jadi pintar dia tidak ditransfer tapi disetor, itu yang membuat agak repot untuk ditelusuri," tegas dia lagi.

Penggunaan uang tunai dalam kasus korupsi juga terjadi pada mantan pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan yang ditemukan uang pecahan 10.000 singapura dolar dalam suap yang diterimanya.

Temuan temuan ini tentu ditindak lanjuti oleh PPATK dengan melakukan komunikasi kepada otoritas keuangan terkait.

"Di Singapura kami lakukan komunikasi dengan PPATK-nya sana. Sehingga tindak lanjutnya keluar aturan bahwa uang pecahan 10.000 singapura dolar hanya boleh beredar antar bank. Nah, di Indonesia juga kita lakukan komunikasi dengan otoritas terkait agar mengurangi peredaran uang tunai di masyarakat," papar dia.

PPATK, lanjut dia, mendorong penerapan transaksi non tunai dapat ditingkatkan di Indonesia.

"Karena kalau uang sudah ditarik dari ATM, nggak ketahuan kan uang itu mau diapakan, berbeda kalau kita semuanya dengan transfer, maka semua tercatat, dan bisa terawasi," pungkas dia.‎

(dna/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed