Utang Luar Negeri RI Membengkak 10% Jadi US$ 294,5 Miliar

Utang Luar Negeri RI Membengkak 10% Jadi US$ 294,5 Miliar

- detikFinance
Jumat, 02 Jan 2015 17:37 WIB
Utang Luar Negeri RI Membengkak 10% Jadi US$ 294,5 Miliar
Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2014 membengkak 10,7% (yoy) jadi US$ 294,5 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir September 2014 sebesar US$ 292,3 miliar.

Kenaikan utang luar negeri di pada Oktober memang lambat dibandingkan dengan pertumbuhan September 2014 sebesar 11,2% (yoy).

Posisi ULN Oktober 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar US$ 133,2 miliar (45,2% dari total ULN) dan ULN sektor swasta US$ 161,3 miliar (54,8% dari total ULN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkembangan ULN pada Oktober 2014 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik yang melambat di saat pertumbuhan ULN sektor swasta terakselerasi. ULN sektor publik tumbuh 5,9% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,9% (yoy).

ULN sektor publik didominasi oleh surat utang (53,5% dari total ULN sektor publik) yang mencatat pertumbuhan 22,1% (yoy). Sementara itu, ULN sektor swasta tumbuh 15,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 14,1% (yoy). ULN sektor swasta terutama dalam bentuk perjanjian pinjaman (64,3% dari total ULN sektor swasta) yang tumbuh 9,7% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, jumlah ULN swasta cenderung meningkat dan ini sangat rentan terhadap sejumlah risiko terutama risiko nilai tukar, likuiditas, dan beban utang berlebihan.

"Jumlah utang luar negeri swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat ini telah melebihi jumlah utang luar negeri pemerintah," ujar dia saat acara Bincang Bareng Media (BBM), di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Jumat (2/1/2015).

Juda mengungkapkan, ke depan risiko ULN semakin tinggi karena prospek ekonomi masih diliputi berbagai ketidakpastian. Likuiditas global diperkirakan mengetat seiring berakhirnya kebijakan moneter akomodatif di Amerika Serikat.

"Saat yang bersamaan, ekonomi negara-negara berkembang yang menjadi mitra dagang utama Indonesia masih mengalami perlambatan, diiringi pelemahan harga komoditas di pasar internasional. Jadi beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, dan kapasitas membayar ULN merosot," jelas dia.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN masih didominasi ULN berjangka panjang yang tumbuh melambat. Pada Oktober 2014, ULN berjangka panjang tercatat sebesar US$ 245,6 miliar, atau mencapai 83,4% dari total ULN. Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai US$ 129,0 miliar atau 96,9% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat US$ 116,6 miliar atau 72,3% dari total ULN swasta.

ULN berjangka panjang pada Oktober 2014 tumbuh 10,5% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan September 2014 yang sebesar 11,3% (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 11,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,8% (yoy).

Pertumbuhan ULN swasta yang meningkat pada Oktober 2014 terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ULN beberapa sektor ekonomi utama. Posisi ULN pada akhir Oktober 2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas & air bersih (pangsa 77,5% terhadap total ULN swasta).

ULN sektor keuangan dan listrik, gas & air bersih masing-masing tumbuh sebesar 34,3% (yoy) dan 5,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 31,5% (yoy) dan 3,4% (yoy). Sementara itu, ULN sektor industri pengolahan tumbuh 12,2% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan September 2014 sebesar 13,3% (yoy). Di sisi lain, ULN sektor pertambangan mengalami kontraksi 0,7% (yoy).

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, Bank Indonesia akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi.

(drk/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads