Temui Jokowi, Bos BPJS Lapor Kelola Dana Pekerja Rp 187 Triliun

Jakarta - Hari ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pertemuan tersebut, Elvyn melaporkan soal dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan persiapan pengoperasian penuh mulai Juli 2015.

Pertemuan itu dihadiri juga oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

"Presiden menerima jajaran direksi BPJS ketenagakerjaan yang akan beroperasi secara penuh 1 Juli 2015. Skema yang diberikan BPJS ketenagakerjaan hari ini dengan memberikan regulasi yang sudah disiapkan pemerintah, diharapkan dalam waktu dekat kita selesaikan terutama terkait PP," papar Hanif di kantor presiden, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Elvyn mengatakan, regulasi untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya bernama Jamsostek ini harus selesai pada semester I-2015. Regulasi ini menyangkut jaminan sosial dan jaminan pensiun.

"BPJS Ketenagakerjaan juga bisa membantu kesejahteraan pekerja dengan turut serta menyediakan perumahan bagi pekerja, khususnya yang tidak mampu dalam bentuk landed house (rumah tapak), maupun rumah vertical (rusun atau apartemen) untuk dimiliki," kata Elvyn.
 
Untuk penyediaan perumahan ini, BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (PU Pera).

Jokowi dalam pertemuan itu juga meminta pekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL) untuk bisa dijangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan itu, Elvyn juga melaporkan soal dana pekerja yang dikelola oleh BPJ Ketenagakerjaan. Saat ini jumlah dana kelolaannya adalah Rp 187 triliun. Sepanjang 2014 lalu, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan imbal hasil Rp 17,3 triliun investasi dana kelolaan tersebut.

"Di 2015 diharapkan bisa mencapai Rp 220 triliun dengan imbal hasil Rp 20,2 triliun. Presiden mendukung penuh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia yang saat ini jumlahnya 112 juta," papar Elvyn.
 
Soal investasi dana keloaan pekerja ii, Elvyn mengatakan, 18-22% ditempatkan di saham dan obligasi, lalu 44-48% di deposito, 28-32% ditempatkan di reksa dana, propeti, dan penyertaan modal.

Dari 112 jumlah pekerja di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan di 2018 seluruh pekerja ini akan menjadi anggota.

(dnl/ang)