Dirut Bank Mandiri: Bila Dividen Rp 6 T Tak Ditarik, Bisa Buat Beri Kredit Rp 60 T

Jakarta - Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) akan mengurangi setoran dividen BUMN, dari Rp 44 triliun menjadi Rp 35 triliun tahun ini. Kebijakan ini disambut BUMN.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi Gunadi Saidikin mengatakan, pengurangan setoran dividen bisa sangat berguna untuk memberikan kredit.

Bank Mandiri memang akan menjadi salah satu BUMN yang setoran dividennya dikurangi. Budi mengatakan, Bank Mandiri biasa menyetor dividen Rp 6 triliun ke negara.

"Bank Mandiri setor dividen Rp 6 triliun ke kas negara. Kalau itu disetor ke kas negara akan dipakai biaya gaji, (subsidi) BBM, sisanya sedikit untuk infrastruktur. Kalau Rp 6 triliun itu ditahan di Bank Mandiri, bisa hasilkan kredit 10 kali jadi Rp 60 triliun. Sama kayak Pelindo, itu (dividen) ditahan di perusahaan. Bank Mandiri berani jamin. Dia (dividen) bisa jadi proyek Rp 3 triliun," paparnya.

Hal ini disampaikan Budi dalam seminar Indonesia Outlook 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2015).

Bank Mandiri, kata Budi, memiliki hitung-hitungan kasar untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Untuk proyek pembangkit listrik, setiap 1 Mega Watt (MW) memerlukan dana sekitar US$ 2 juta.

"Kita mau bikin pembangkit 35.000 MW. Hitungan bankir butuh US$ 2 juta/MW. Kita bangun 35.000 MW harus sediakan US$ 70 miliar. Kalau jalan tol, 1 kilometer butuh Rp 100 miliar. Saya tahu, karena nasabah saya buat jalan tol. Kalau pelabuhan besar seperti Pelindo II butuh Rp 20 triliun. Pelabuhan biasa Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun," paparnya.

Soal infrastruktur, Indonesia memang masih tertinggal dibanding negara tetangga. Budi mengatakan, diperlukan sekitar Rp 1.000 triliun per tahun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di sektor infrastruktur.

"Kita butuh dana Rp 1.000 triliun/tahun untuk kejar infrastruktur kita," kata Budi.

Dari kebutuhan dana sekitar Rp 1.000 per tahun, Budi menyebut, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup menyediakan sekitar Rp 200 triliun, sedangkan sisanya harus didukung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor swasta.

"Infrastruktur nggak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Ini tanggung jawab BUMN dan swasta," jelasnya.

(dnl/hds)