Bunga Kredit Masih Tinggi, Jokowi Panggil BI dan OJK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengundang Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad ke kantornya. Jokowi mempertanyakan soal suku bunga kredit yang masih tinggi.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

"Tadi koordinasi sama BI dan OJK. Meminta penjelasan BI dan OJK kenapa suku bunga dan bunga kredit masih tinggi, kenapa belum bisa diturunkan," ungkap Andrinof usai pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Dituturkan Andrinof, penjelasan BI dan OJK adalah karena inflasi domestik masih sangat tinggi yaitu di atas 4%. Bila disandingkan dengan Filipina yang sudah di bawah 2%, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan.

"Penjelasannya masuk akal," ujar Andrinof.

Menurut Andrinof, Presiden Jokowi kemudian memberikan arahan bahwa pemerintah ingin memperkuat sektor riil. Untuk itu, salah satu pendukungnya adalah suku bunga yang memungkinkan dunia usaha dalam negeri bisa berkompetisi.

"Kita kan inginnya memperkuat sektor rill," ucap.

Berdasarkan data Suku Bunga Dasar Kredit dari BI posisi akhir November 2014, bunga kredit korporasi berada di kisaran 6,57-15,28%. Sementara bunga kredit ritel berkisar 8,09-18,5%.

Kemudian suku bunga kredit mikro adalah 7,62-22,45%. Sedangkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah 7,45-18,5%. Lalu bunga kredit konsumsi non KPR adalah 7,63-18,5%.

Muliaman menambahkan, tahun ini pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan berada di kisaran 16%. Pertumbuhan tersebut masih cukup baik di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Kredit bank tahun ini naik 16%. Itu tugas saya," kata Muliaman.

OJK juga mendorong agar kredit dapat tersalurkan merata ke semua sektor dan wilayah. Penyaluran kredit juga diupayakan lebih merangsang sektor ekonomi yang produktif.

"Kita ingin mem-push agar ekspansi kredit itu rata ke sektor-sektor ekonomi yang memiliki linkage ke depan atau ke belakang yang banyak. Sehingga multiplier effect itu meningkat," kata Muliaman.

(mkl/hds)