.webp)
Sedikitnya 82 juta kartu untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan sekitar 30 juta blanko kartu untuk BUMN akan dicetak.
"Sedang proses lelang, tidak terlalu lama mungkin 3 minggu selesai. Kalau tidak ada kendala, diharapkan Maret sudah didistribusikan ke masyarakat," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, saat ditemui di kantor pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari angka itu, 4,4 juta telah dicetak dan dibagikan kepada masyarakat. Sisanya akan kembali dicetak melalui proses lelang terlebih dulu.
Fachmi menyebutkan, saat mencetak 4,4 juta kartu tersebut, biaya yang dikenakan sebesar Rp 709 per kartu.
"Kalau yang sekarang anggaran belum bisa dibuka dulu kan lagi lelang. Kartu 4,4 juta itu sudah dibagikan, sisanya 82 juta yang belum dibagi, ini yang mau dicetak, plus blanko kartu buat peserta BUMN sekitar 30 jutaan kartu," sebut dia.
Nantinya, kata Fachmi, berdasarkan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla kartu kesehatan ini akan disamakan semuanya, baik PBI maupun masyarakat peserta kelas lainnya.
"Permintaan Wapres agar tidak terjadi perbedaan. KIS untuk rumah sakit semua disamakan, biar tidak diskriminatif," katanya.
Tahun ini, Fachmi menyebutkan, pihaknya menargetkan bisa menjaring sedikitnya 168 juta peserta dari saat ini yang sebesar 137,7 juta orang.
"Data 13 Februari 2015, jumlah peserta 137,7 juta, target 168 juta tahun ini," imbuhnya.
Tender Gandeng LKPP
Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa terkelola dengan optimal dan transparan, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan LKPP, melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan hari ini.
"Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Ke depannya kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas kapasitas regulasi, organisasi, serta SDM di bidang pengadaan barang dan jasa," ujar Fachmi Idris.
Salah satu poin kerjasama tersebut adalah, penyelenggaraan barang dan jasa di BPJS Kesehatan akan lebih optimal bila dikerjasamakan dengan LKPP.
Fachmi mengatakan, BPJS Kesehatan Kesehatan akan terus berupaya menjalankan pengadaan yang clean governance, baik dari sisi administratif maupun dari sikap compliance terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
"Oleh karena itu, dukungan dari LKPP sangat diperlukan dalam melaksanakan hal tersebut," kata Fachmi.
Saat ini, Fachmi menyebutkan, sudah ada 135 juta jiwa yang tergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dengan besaran tersebut, penting dilakukan adanya kerjasama dengan LKPP dalam program pengadaan barang dan jasa.
"135 juta peserta memang luar biasa, itu harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Di dalam melayani peserta butuh infrastruktur, dengan kesepakatan ini kami bertanggung jawab dengan sistem yang ada untuk melayani lebih baik," ucap dia.
(drk/dnl)
