Perintah Jokowi ke Bank BUMN: Turunkan Bunga Kredit

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri ekonomi dan direktur utama (Dirut) dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di komplek Istana Negara. Jokowi meminta agar bank pelat merah segera menurunkan bunga kredit untuk mendorong rencana pembangunan pemerintah.

Hadir dalam pertemuan ini adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Kemudian hadir juga Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Gatot Suwondo, PT Bank Mandiri Tbk Budi Gunadi Sadikin, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono dan perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Gatot menuturkan, secara umum presiden Jokowi meminta upaya perbankan ikut serta dalam program pemerintah. Dalam rangka untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,7% pada tahun ini dan 7% dalam 3 tahun mendatang.

Peran bank sangat signifikan dari segi pembiayaan. Tidak hanya untuk proyek-proyek besar infrastruktur, namun juga mikro. Untuk itu presiden meminta agar bunga kredit diturunkan.

"Ya itu diharapkan (Presiden Jokowi). Bisa kemungkinan diturunkan. Berapa turunnya, beliau percaya kepada kita lah," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/2/2015)

Gatot menjelaskan, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 0,25% jadi pertimbangan penentuan turunnya bunga kredit. Tapi di samping itu juga kondisi pasar keuangan.

"Ya kita lihat nanti, kalau memang harus turun ya turun. Kan pasar itu kan risk base," sebutnya.

Sementara itu Budi Gunadi menambahkan, dalam pertemuan tadi perbankan juga melaporkan kondisi terkini terkait likuiditas hingga posisi non performing loan (NPL).

"Laporan kita kondisi perbankan kita sehat, jadi likuiditasnya baik, sudah longgar, kualitas kreditnya juga baik, permodalannya masih baik jadi kita bisa lah support inisiatif pembangunannya bapak (Jokowi)," jelas Budi.

Sayangnya Budi enggan berbicara banyak soal penurunan bunga kredit bank. Namun Budi memastikan kesiapan Mandiri sebesar Rp 80 triliun untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kita sekarang ada outstanding Rp 80 triliun untuk infrastruktur. Dan kita komit untuk membantu," sebutnya.

(mkl/ang)