Drajad: Wacana Holding BUMN akan Timbulkan Keresahan

Jakarta - Wacana holding yang dilontarkan oleh Menneg BUMN dinilai terlalu dini karena belum adanya peraturan pemerintah yang mengaturnya. Holding justru menimbulkan keresahan kepada direksi dan karyawan BUMN."Pelemparan wacana holding terlalu dini. Justru malah lebih banyak menimbulkan keresahan direksi dan karyawan. Ketidakjelasan wacana holding terutama karena belum adanya peraturan pemerintah," kata Anggota DPR dan juga ekonom Drajad Wibowo kepada wartawan usai berbicara dalam Seminar Masa Depan BUMN Pasca 100 Hari di Hotel Kartika Chandar, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/2/2005).Di pasal 65 UU tentang BUMN, ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan BUMN, diatur dengan peraturan pemerintah. "Maka saya sarankan Menneg BUMN berhati-hati dalam melempar wacana dan serius membuat konsep yang lebih matang," katanya."Misalnya holding BUMN Kehutanan, karateristik bisnis antar Perhutani berbeda. Sehingga sinerginya, mungkin sulit tercapai. Kalau usaha menjadi terlalu besar maka tanah yang dikelola menjadi puluhan juta hektar nantinya akan sulit dikelola," katanya. "Itu baru sektor kehutanan," katanya. Apalagi tekstil dan produk tekstil, yang akan diholding membuat inefisiensi terlalu besar, lanjutnya.Organisasi menjadi lamban mengambil keputusan karena setiap perusahaan harus meminta izin untuk mengambil langkah perusahaan. "Bagaimana menggairahkan pasar modal kalau peraturannya belum disiapkan," katanya.Namun, kata Drajad, memang ada beberapa BUMN yang bisa disinergikan. "Kalau merger bank dari dulu saya setuju. Karena pemerintah terlalu banyak punya bank," tandasnya."Untuk BTN dan BNI patut dipertimbangkan tapi kalau BNI dan Bank Mandiri digabung akan overlap," ungkap Drajad. Mengenai Bank Ekspor Indonesia (BEI) seharusnya dibuat agen kredit ekspor atau export credit agency (ECA) seperti di negara-negara lainnya karena bisa menjaring dana lebih murah dan mendorong ekspor. "BEI mestinya bukan dilebur menjadi bank umum tapi berdiri dengan diarahkan ke ECA," saran Drajad. "Contohnya pelabuhan Bitung bisa menjadi pelabuhan ekspor. Biaya pembangunan pelabuhan itu jika dengan kredit infrastruktur dengan dana yang ada di bank-bank sekarang mahal namun bila memakai kredit ekspor melalui ECA akan jauh lebih murah," demikian Drajad. (mar/)