Komisaris BUMN Harus Profesional, Jangan dari Parpol atau Tim Relawan

Jakarta - Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar baru-baru ini merombak jajaran direksi dan komisaris. Ada dua komisaris di masing-masing BUMN yang berasal dari partai politik dan tim sukses presiden.

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana Syinar mengatakan, seharusnya posisi penting di perusahaan pelat merah seperti komisaris dan BUMN berasal dari kalangan profesional.

"Harusnya dari profesional. Jadi sebaiknya jangan ada dari politisi apalagi relawan Jokowi, harusnya profesional dan independen dan yang mengerti perbankan," katanya ketika dihubungi detikFinance, Selasa (17/3/2015).

Pasalnya, jika calon komisaris atau direksi BUMN mantan orang parpol atau tim sukses salah satu calon presiden, dikhawatirkan punya kepentingan terselubung.

"Dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan. Ini membahayakan, jadi jangan sampai jadi duri, bisa saja ada kemungkinan untuk kepentingan partai, harusnya bersih dari itu," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam tiga hari terakhir ini ada dua BUMN besar yang melakukan perombakan dewan komisaris. Satu BUMN menerima Tim Relawan Jokowi-JK sebagai komisaris, sementara satu lagi mengangkat politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

(ang/hen)