OJK Belum Terima Pengajuan Komisaris BUMN yang Berasal dari Parpol

Jakarta - Perombakan komisaris dan direksi di bank perlu beberapa tahap. Setelah disetujui rapat umum pemegang saham (RUPS), jajaran tim petinggi baru itu diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kembali dites.

Hal ini berlaku di seluruh bank dalam negeri, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiga bank pelat merah sudah melakukan perombakan jajaran petingginya pekan ini.

Perubahan komisaris ini menjadi kejutan karena ada komisaris yang berasal dari tim sukses dan anggota partai penguasa diangkat dalam RUPS tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan para calon itu masih harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum efektif bekerja sebagai komisaris.

Namun sampai saat ini, kata Nurhaida, tes tersebut belum bisa dimulai karena belum diajukan oleh masing-masing perusahaan.

"Tergantung pengajuan. Di RUPS sudah berjalan tapi belum diajukan dari sananya. Nanti kan dari sana akan mengajukan, lalu akan diproses di OJK untuk fit and proper," katanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/3/2015).

OJK masih akan menunggu masing-masing bank mengajukan nama direksi dan komisaris barunya. Meski demikian, OJK tidak memberi tenggat waktu untuk pengajuan nama-nama tersebut.

"Tidak ada batas waktu," jelasnya.

Menurut Nurhaida, OJK akan mengecek banyak hal terhadap komisaris baru bank BUMN tersebut, mulai dari keahlian hingga rekam jejak karirnya.

"Semua sudah ada tim prosedur dan persyaratan, gugur tidaknya tergantung fit and proper," ujar Nurhaida.

Siapa saja tim relawan dan politisi yang jadi komisaris di bank BUMN? Lihat di sini.

(ang/dnl)