Ada Pejabat atau Pegawai OJK Korupsi? Laporkan ke KPK!

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi terjadinya korupsi di industri keuangan.

Kerjasama tersebut ditandai dengan Relaunching Whistleblowing System (WBS) OJK dan Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi yang dilanjutkan dengan diskusi terkait Governance, Risk and Compliance Forum 2015, di Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Acara dibuka dengan pemukulan gong oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad bersama Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki.

"Anda mengetahui pelanggaran yang dilakukan pejabat dan pegawai OJK? Laporkan!," ucap narasi dari iklan OJK yang diputar bersamaan dengan pemukulan gong.

Kerjasama ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan integritas aparatur pejabat di OJK. Diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan sistem ini juga diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki area kritikal OJK.

Masyarakat dan pelaku industri keuangan diminta melapor ke OJK melalui sistem ini yang diduga melakukan pelanggaran dilakukan OJK.

Pelanggaran yang bisa dilaporkan meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan, penipuan, penggelapan aset, intimidasi, dan mengganggu kenyamanan kerja.

Setiap pengaduan akan diproses melalui komite etik, kemudian akan melakukan penilaian tingkat pelanggaran, pemeriksaan melalui sidang. Bisa dilaporkan melalui situs OJK di www.ojk.go.id. Ada visual banner, ada gambar peluit, tinggal klik.

Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti mengatakan, program ini bukan program yang berdiri sendiri, selama ini inisiatif ini dipelopori OJK. Kerjasama ini untuk mewujudkan industri keuangan yang bebas korupsi, pembentukan anti fraud, pengendalian gratifikasi, dan peningkatan aktivitas whistleblower.

"Tidak mungkin OJK sendirian untuk menjamin industri ini bersih. Dimulai jajaran komisioner, pejabat dan seluruh pegawai. Jangan biarkan OJK berjalan sendiri, mari berikan masukan untuk tidak memberikan dan menerima apa pun yang masuk dalam program gratifikasi," ucap dia.

Muliaman menambahkan, peranan industri keuangan sangat penting, ini akan menentukan stabilitas perekonomian secara nasional.

"Mari kita bangun sama-sama agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita concern perusahaan di Indonesia memiliki GCG yang baik," tandasnya.

(drk/ang)