Sindiran Pengusaha: Bisnis di Indonesia 98% UKM, Tapi Bunga Kredit Tinggi

Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengeluhkan bunga kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih tinggi, rata-rata bisa di atas 20%. HIPMI berharap bunga kredit sektor usaha tersebut berkisar di 12-14%.

Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan, ada 7 rekomendasi hasil musyawarah nasional (Munas) HIPMI 2015, salah satu yang ditekankan dalam rekomendasi tersebut terkait tingginya bunga kredit untuk UKM juga akses perbankan bagi pengusaha pemula.

"Kami jumpa dengan Pak Presiden untuk berikan hasil rekomendasi munas. Ada 7-8 rekomendasi. Tapi tak bisa disebutkan semua," kata Bahlil ditemui di Gedung Palma One, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Bahlil menjelaskan, saat ini bunga kredit untuk UKM atau serta UMKM‎ masih berada di angka 24%, yang mana menurutnya cukup memberatkan para pelaku usaha tersebut. Di sisi lain, lanjut Bahlil, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah pelaku usaha di skala UKM dan UMKM.

"Fokus kita adalah menurunkan suku bunga UMKM, hari ini 21% bunga kredit. Pengusaha 98-99% adalah UMKM, mereka akses permodalan yang sedikit berat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi bangsa saat negara goyah. Jangan sakit Indonesia UMKM yang tanggung, tapi saat senang tidak," kata Bahlil.

Dia berharap ada keberpihakan dari pemerintah. Apalagi merupakan angin segar bagi kalangan dunia usaha karena Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan pentolan HIPMI.

"Solusinya bagaimana akan diatur formulasi yang tepat. Suku bunga umum itu bank Nasional itu di Papua itu 14%, atau 12%, splitnya dua (persen). Ideal kita kalau bicara ekonomi kerakyatan, split bunganya harus subsidi. Kalau konsep ideal minimal sama lah ya. Perbankan idealnya menjadi solusi partner bagi dunia usaha‎," tuturnya.

Selain itu, kalangan pengusaha ini juga berharap Jokowi segera mempercepat pembangunan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi. "Mendukung dan mendorong pemerintah menciptakan infrasturktur. Itu akan kuat apabila terjadi percepatan ekonomi," tutupnya.

(zul/ang)