Di Depan DPR, Bos Mandiri Curhat Soal Batalnya Akuisisi BTN

Jakarta - Komisi XI DPR memanggil direksi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Saat rapat, Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin menjelaskan keterbatasan Bank Mandiri di dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang tengah digenjot oleh Presiden Jokowi (Jokowi).

Menurut Budi, Bank Mandiri pernah memiliki rencana mengakuisisi bank pelat merah lain yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memperkuat permodalan. Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan, telah memberi izin. Namun setelah itu terjadi penolakan besar-besaran. Budi dan para petinggi Bank Mandiri pun jadi sasaran kritik dari berbagai kalangan.

"Ide saat itu sudah di-approve Menteri BUMN, tapi sehari kemudian didemo. Susah jadinya, dibawa tataran sosial dan politik. Kita capek 'dipukuli' orang. Padahal niat kita baik," keluh Budi saat RDP di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Selain akuisisi atau merger, Bank Mandiri memandang ada cara lain memperkuat permodalan yakni menahan atau mengurangi setoran dividen dan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun yang ini juga bukan tanpa halangan.

"Dividen dikecilin, nggak boleh. Mau dapat PMN diprotes," ujarnya.

Oleh karena itu, demikian Budi, Bank Mandiri kesulitan berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur. Budi mencontohkan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

"Listrik 35.000 MW itu kita tahu nilainya hampir Rp 900 triliun. Bank Mandiri punya modal Rp 100 triliun, kasih maksimal hanya Rp 20 triliun. Buat PLN sendiri nggak kuat, apalagi biayai Pertamina dan lain-lain?," tegasnya.

(feb/hds)