.webp)
Dody menawarkan 4 program kerja utama dan 4 program kerja penguatan. Setelah selesai paparan, tiba saatnya para anggota dewan mengajukan pertanyaan.
Pertama adalah Rudi Hartono Bangun, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Rudi bertanya seputar prestasi dan kinerja Dody, yang kini masih menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjawab pertanyaan ini, Dody menyebutkan kebijakan yang diambil bukan berasal dari dirinya sendiri. Setiap kebijakan dilahirkan oleh tim.
"Kami memandang yang menonjol kebijakan yang diambil sebagai tim, sebagai transformasi BI dalam 10 tahun ke depan. Kita ubah tatanan strategis di BI, menata fungsi yang ada 10 tahun de depan," jelasnya.
Lalu ada Abdul Haris Al Masyhari, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS. Dia bertanya soal pembagian kewenangan antara BI dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Haris menilai, saat ini pengawasan bank memang sudah dialihkan dari BI ke OJK. Namun masih ada area yang beririsan, misalnya soal bank berdampak sistemik.
"Walaupun secara tegas ada pembagian kewenangan dan tugas BI dan OJK, tapi tetap irisan keduanya yang menimbulkan potensi konflik kepentingan karena ada wilayah abu-abu. Bagaimana saudara memandang masalah ini, jika saudara nanti menjadi Deputi Gubernur BI?" kata Haris.
Merepons Haris, Dody mengatakan seluruh institusi memiliki kepentingan yang sama yaitu menjaga sektor keuangan Indonesia. Baik BI, OJK, pemerintah, sampai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saling membutuhka satu sama lain.
"OJK, BI, dan LPS, dan pemerintah, semuanya memiliki kepentingan bersama. BI memerlukan OJK. Saat ini kita sedang menyusun RUU BI dan perbankan, kita tukar pandangan," papar Dody.
Kemudian adalah Donny Imam Priambodo, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Dia bertanya soal kebijakan-kebijakan BI, seperti suku bunga acuan atau BI Rate.
"Masalah BI Rate, apa faktor yang dipertimbangan BI dalam pengambilan keputusan BI Rate selain inflasi?" ujar Donny.
Menjawab Donny, Dody mengatakan ada berbagai faktor yang menjadi dasar penentuan BI Rate. Inflasi hanya salah satunya.
"Kami melihat ekspektasi bagaimana pandangan pasar terhadap inflasi ke depan, baik di pedagang grosir dan eceran. Kedua survei BI, ketiga selisih suku bunga dengan asing. Semua itu akan pengaruhi BI Rate," ucap Dody.
Idris Laena, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, juga mengajukan pertanyaan. Dia bertanya soal penetapan asumsi kurs dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Setiap kali kita bahas APBN selalu melibatkan BI untuk asumsi nilai tukar. Namun dalam 5 tahun terakhir asumsi nilai tukar rupiah selalu melelset. Apa tidak ada tidak formula yang lebih baik lagi dari BI, sehingga lebih asumsi kita berkisar sesuai apa yang kita tetapkan?" tegas Idris.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Dody menyampaikan memang sulit memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah. Pasalnya, saat ini Indonesia menganut rezim nilai tukar mengambang (floating).
Namun, Dody menawarkan kebijakan yang bisa mendorong pergerakan nilai tukar rupiah agar senada dengan asumsi di APBN. Kebijakan ini bisa bermacam-macam.
"Apakah kita menambah supply valas, atau meminta BUMN untuk melakukan hedging (lindung nilai)," ujar Dody.
(hds/hen)
