Utang Luar Negeri RI Capai US$ 298 Miliar, Naik 9,4%

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2015 tumbuh 9,4% (year-on-year), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Januari 2015 sebesar 10,5%. Dengan pertumbuhan tersebut, posisi ULN pada akhir Februari 2015 tercatat sebesar US$ 298,9 miliar.

Per Februari, ULN sektor publik atau pemerintah adalah US$ 134,8 miliar (45,1% dari total ULN). Sedangkan ULN sektor swasta sebesar US$ 164,1 miliar (54,9% dari total ULN). Demikian dikutip dari keterangan di situs resmi BI, Selasa (21/4/2015).

Perkembangan ULN pada Februari 2015 dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik maupun sektor swasta. ULN sektor publik tumbuh 4,4%, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1%. Penyebabnya adalah menurunnya posisi pinjaman luar negeri pemerintah.

Sementara pertumbuhan ULN sektor swasta melambat dari 14,4% pada bulan sebelumnya menjadi 13,8%. Disebabkan perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri.

Berdasarkan jangka waktu, ULN Indonesia didominasi oleh berjangka panjang (85,3% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada Februari 2015 tumbuh 9,8%, lebih rendah dari pertumbuhan bulan Januari 2015 yang tercatat sebesar 10,9%. ULN jangka pendek tumbuh 7,2%, juga lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,1%.

Pada akhir Februari 2015, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai US$ 131,3 miliar atau 97,5% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar US$ 123,7 miliar atau 75,4% dari total ULN swasta. Sementara itu, posisi ULN berjangka pendek mencapai US$ 43,8 miliar (14,7% dari total ULN).

Di sektor swasta, posisi ULN pada akhir Februari 2015 terutama terkonsentrasi pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta masing-masing sebesar 29,4%, 20%, 16,1%, dan 11,7%.

"BI memandang perkembangan ULN masih cukup sehat, namun perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi," jelas keterangan BI.

(hds/hds)