Perbankan Syariah di Kalsel dan Sumsel Kurang Direspons

Jakarta - Meski prospek perbankan syariah cukup baik, namun respons masyarakat masih kurang. Masyarakat belum mendapat pengetahuan yang cukup mengenai perbankan syariah. Untuk itu pusat komunikasi ekonomi syariah akan diintensifkan untuk proses sosialisasi perbankan syariah. Demikian disampaikan Direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia Harisman dalam jumpa pers mengenai laporan perkembangan perbankan syariah tahun 2004 di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (15/2/2005)."Berdasarkan hasil penelitian di dua propinsi yaitu Kalsel dan Sumsel, respons masyarakat masih kecil dibandingkan dengan potensi yang kita perkirakan cukup besar," kata Harisman.Menurutnya, kurangnya respons masyarakat itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perbankan syariah dan juga tidak adanya motivasi baik dari diri sendiri maupun pemimpin masyarakat seperti tokoh-tokoh agama maupun dari lembaga keuangan. "Kita telah mencoba pada tahun 2003 dengan Majelis ulama di daerah untuk melakukan pendidikan publik. Namun responsnya masih kurang," tukasnya.Untuk itu, lanjut dia, dengan adanya forum komunikasi ekonomi syariah diharapkan pendidikan publik dapat lebih terprogram dan efektif sehingga dapat meningkatkan minta masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah. Sementara itu mengenai prospek perbankan syariah, Harisman mengakui cukup baik, dimana selama tahun 2005 total aset mencapai 1,85 persen dengan volume usaha diperkirakan mencapai Rp 24 triliun. "Mudah-mudahan hal ini bisa dicapai karena data pada Desember 2004 total aset sudah mencapai Rp 15,3 triliun. Mudah-mudahan target Rp 24 triliun bisa tercapai," katanya.Untuk dana pihak ketiga diperkirakan pada 2005 mencapai Rp 20 triliun dengan jumlah pembiayaan sekitar Rp 21 triliun. Volume usaha perbankan syariah pada 2011 diperkirakan mencapai Rp 171 triliun, dengan tingkat pertumbuhan 27 persen. Untuk pangsa pasar terhadap perbankan konvensional mencapai 9-10 persen. Pertumbuhan aktiva pada Bulan Desember 2005 mencapai 95 persen, pembiayaan 108 persen. (qom/)