Likuiditas Perbankan Ketat, Menkeu Bambang: Sudah Mencekik Leher

Jakarta - Likuiditas perbankan di Indonesia masih ketat. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya dana orang-orang Indonesia yang disimpan di perbankan luar negeri.

Ini membuat Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan semakin sedikit dan sehingga likuiditas semakin ketat.

"Perbankan kita LDR-nya sudah 90%, mencekik leher. Mepet banget. Tapi, loan to GDP ratio hanya 40%. Artinya, loan belum menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kuncinya, di LDR itu. Terutama di DPK, masih terbatas. Banyak uang orang Indonesia tidak disimpan di Indonesia," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di acara seminar ekonomi Strategi Mewujudkan Arsitektur Sistem Keuangan dan Perbankan Nasional yang Tangguh, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Bambang mengatakan, banyaknya dana orang-orang Indonesia yang disimpan di perbankan luar negeri, salah satu alasannya karena tingginya beban pajak di Indonesia.

Sementara itu, lanjut Bambang, pajak menjadi sumber pendanaan negara untuk pembangunan infrastruktur. Sebagai negara besar, wajar adanya jika pajak terus digenjot.

"Ada yang bilang masalah pajak, tapi terus terang saya agak berat kalau kita harus seirama dengan tingkat pajak di Singapura. Kita butuh dana besar untuk pembangunan, sumbernya pajak. Kita setuju untuk membuat tax rate rendah, tapi memang Singapura tidak bisa turunkan?," jelas dia.

Menurut Bambang, perbankan adalah industri yang diatur secara ketat. Pemiliknya harus terus menambah modal. Peranan pemegang saham pun sangat penting dan harus punya kemampuan modal besar.

"Terus terang, yang membuat bank kita kolaps 1998 adalah from one extreme to another sejak deregulasi 1988. Kita sering latah soal bisnis. Begitu dibuka, semua orang punya bank. Ketika makin ketat persaingan dan regulasinya, terjadilah seleksi alam. Di Indonesia, banyak yang kolaps," ujarnya.

"Kuncinya adalah kita harus punya bank dengan modal yang kuat. Bank itu trust. Kepercayaan harus dibarengi dengan kemampuan modal. Kita inginnya simple. LDR turun, loan to GDP naik. Tapi untuk ke sana tidak mudah, inflasi harus rendah dan NIM diturunkan," tegas Bambang.

(drk/ang)