.webp)
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, dan para gubernur seluruh Indonesia.
Jokowi minta pemilihan dirut BPD ini dilakukan dengan tahapan seleksi yang ketat, jadi pergantian pimpinan tidak dilakukan hanya gara-gara 'orangnya' gubernur.
"Jangan sampai pimpinan DPD sudah bagus karena gubernurnya ganti lalu dirutnya juga diganti. Ada nggak yang kalau gubernur ganti terus dirut BPD ganti?" Tanya Jokowi kepada para gubernur yang hadir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015).
"Tidaaaakkkk," jawab para gubernur serentak.
"Ah, nggak mau ngaku saja. Padahal ada itu," timpal Jokowi.
Jokowi juga meminta para BPD ini bisa bersinergi karena dana infrastruktur yang akan masuk ke daerah jumlahnya sangat besar.
"Kalau BPD mau bersinergi, bangun konsorsium misalnya. Jangan sampai infrastruktur besar di daerah yang ambil bukan BPD," ujar Jokowi.
BPD ini, kata Jokowi, menjadi garis depan untuk pembangunan Indonesia yang bisa menjangkau rakyat sampai ke pelosok. Maka dari itu, BPD harus bisa berkonsolidasi dengan baik untuk menjawab keinginan masyarakat.
Selain berkonsolidasi, pembenahan di manajemen BPD juga perlu diawasi dengan baik. Tingkat kredit macetnya saat ini masih di atas rata-rata perbankan nasional.
"Bisnis intinya BPD harusnya masuk ke sektor UMKM, ke atas dikit usaha menengah. Ke sektor produktif, ke sektor riil," ucapnya.
Jokowi minta kredit BPD ke sektor konsumtif dikurangi. Kredit yang dikucurkan BPD selama ini hanya mengalir ke situ-situ saja, misalnya PNS atau anggota DPRD.
"Memang paling aman main di situ. Mainnya aman, mudah, yang dipinjemin juga PNS sendiri terus anggota DPRD. Nggak apa-apa majn di situ, tapi jangan di situ lebih besar. Kita perlu sebuah pembangunan, tapi kalau nggak siap akan tergilas nanti. Ini pertarungan SDM, pertarungan mindset," katanya.
(Angga Aliya/Rista Rama Dhany)
