.webp)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai BPD punya banyak peluang untuk ikut menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dalam program tersebut. Sehingga penyaluran KPR tidak hanya didominasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja.
"Pemerintah kan ada Program 1 Juta Rumah sederhana. Bagaimana supaya jangan hanya BTN saja, BRI saja, tapi masuk BPD," katanya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5/2015).
Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) baru saja meluncurkan program transformasi untuk memperkuat BPD. Sesuai arahan Jokowi, BPD jangan cuma jadi penonton.
Ia mengatakan, pembangunan menjadi fokus utama pemerintah dalam lima tahun ke depan. Berbagai proyek infrastruktur dicanangkan agar ekonomi bisa tumbuh dan merata hingga ke daerah.
Bila melihat aset yang dimiliki semua BPD, per Maret 2015 sudah mencapai Rp 498,9 triliun. Seharusnya, menurut Tjahjo, BPD bisa terlibat pada pembiayaan berbagai proyek di daerah. Karena itu bisa memperlebar bisnisnya.
"Arahan presiden jelas, BPD jangan jadi penonton. Tapi bagaimana, BPD yang sekarang disinyalir asetnya besar, tapi operasionalnya malah di Jakarta. Ini kan nggak benar. Harusnya dikembalikan bahwa ia harus berperan di daerah," papar Tjahjo
Di samping itu, Tjahjo mengatakan harus adanya pembenahan pada sisi sumber daya manusia dan tata kelola perbankan di BPD. Menurutnya, banyak sekali BPD yang diisi oleh orang-orang terdekat dari gubernur setempat.
"Manajemen BPD jangan hanya orang dekat gubernur saja, tapi memang orang-orang yang hebat. Intinya tadi jangan jadi penonton. Pembangunan infrastruktur di daerah ya bagaimana BPD biar berkembang. Ikut berperan," ujar Tjahjo.
(Maikel Jefriando/Angga Aliya)
