.webp)
Hal tersebut sebagai salah satu upaya pengembangan inklusi keuangan antara lain dengan distribusi produk industri jasa keuangan Indonesia melalui jaringan kantor pos.
Acara di buka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan diikuti oleh para pelaku industri jasa keuangan serta regulator terkait di OJK Institute, Jakarta. Workshop ini turut dihadiri oleh Komisioner Japan Financial Services Agency, dengan pembicara dari Bappenas, PT Pos Indonesia, Japan Post Group, Japan Post Bank, dan Kementerian Keuangan Jepang.
Muliaman mengatakan, jaringan kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya pada daerah terpencil, memiliki potensi yang besar untuk mendukung inisiatif inklusi keuangan.
"OJK akan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah antara lain Kementerian Negara BUMN, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait pengembangan PT Pos Indonesia khususnya dalam upaya pelayanan industri jasa keuangan kepada masyarakat luas," ujar Muliaman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2015).
Dia menjelaskan, dalam upaya pengembangan inklusi keungan melalui berbagai inisiatif strategis, OJK bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan untuk memberikan akses terhadap industri jasa keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui infrastruktur yang dimiliki oleh kantor pos.
Dalam upaya pengembangan inisiatif strategis ini, kerja sama dengan para pihak, khususnya dalam lingkup internasional menjadi sangat penting.
OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam rangka pengembangan inklusi keuangan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan berkelanjutan.
OJK melakukan adopsi atas international best practices dari negara-negara yang telah sukses dalam hal penyaluran produk industri jasa keuangan melalui jaringan kantor pos termasuk Jepang, yang telah sukses mengimplementasikan hal tersebut.
(Dewi Rachmat Kusuma/Rista Rama Dhany)
