Antisipasi Krisis, Agus Marto: RUU JPSK Akan Dikirim Presiden ke DPR

Antisipasi Krisis, Agus Marto: RUU JPSK Akan Dikirim Presiden ke DPR

Dewi Rachmat Kusuma - detikFinance
Senin, 22 Jun 2015 13:31 WIB
Antisipasi Krisis, Agus Marto: RUU JPSK Akan Dikirim Presiden ke DPR
Jakarta - Pemerintah bersama otoritas di sektor keuangan, tengah mematangkan pembentukan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Dalam waktu dekat, RUU JPSK ini akan diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR.

Pembentukan RUU JPSK yang nantinya akan disahkan menjadi UU JPSK ini, sebagai protokol antisipasi jika terjadinya krisis di sektor keuangan.

"RUU JPSK sudah di meja Sekneg, dalam waktu dekat akan dikirim presiden ke DPR, jadi saya merasa respons pemerintah menyiapkan UU JPSK sesuai harapan kami," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, di kantor perwakilan BI DKI Jakarta, Jl Juanda No.28, Jakarta, Senin (22/6/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan, saat ini kondisi perekonomian global masih belum kondusif. Selain normalisasi kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang akan menaikkan tingkat suku bunganya, situasi ekonomi Yunani juga tengah tertekan karena tidak mampu membayar utang-utangnya. Dalam 3 hari terakhir, dana keluar dari bank di Yunani mencapai US$ 2 miliar.

"Justru saya melihat kemarin ada proposal dari utang Yunani yang tidak ada titik temu, sebetulnya kalau yunani mau menerima (restrukturisasi utang), bisa tersedia dana sampai 7,2 miliar euro, itu bisa untuk dipakai memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo akhir Juni, akhir pekan lalu terlihat ada satu ketidaksepahaman, jadi hari ini masih akan ada pembicaraan akhir tentang bagaimana Yunani menyikapi itu," jelas Agus.

Menurut Agus Marto, bila masalah di Yunani tidak segera teratasi, bisa berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Meski demikian, Agus meyakini, Indonesia masih akan tetap bisa bertahan dengan hantaman krisis global. Pihaknya sudah mengantisipasi berbagai risiko termasuk pendalaman pasar keuangan.

"Kami sudah ikuti sejak 2011 gejolak yang ada di Yunani, berdampak pada negara berkembang, saya tegaskan Indonesia sudah mengantisipasi hal itu dan kami yakin bahwa nilai tukar tetap akan terjaga stabilitasnya meski kami lihat sampai dengan pekan lalu depresiasi ada dikisaran 7,5% year to date, tapi dibanding Basil 16%, Turki 15%, dan Indonesia kondisinya sama dengan Malaysia, jadi akan bisa terlewati kondisi ekonomi, masih dapat dikatakan baik," tandasnya.

(drk/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads