Ditawari Borong Surat Utang RI, China Tapi Tetap Harus Ikut Lelang

Ditawari Borong Surat Utang RI, China Tapi Tetap Harus Ikut Lelang

Maikel Jefriando - detikFinance
Senin, 13 Jul 2015 16:44 WIB
Ditawari Borong Surat Utang RI, China Tapi Tetap Harus Ikut Lelang
Suasana keseharian di China. Negeri Tirai Bambu itu ditawarkan beli surat utang Indonesia (Foto: Angga/detikFinance)
Jakarta - Cadangan devisa Bank Sentral China yang berjumlah US$ 3,7 triliun diharapkan dapat membantu tingginya kebutuhan pembiayaan di Indonesia. Salah satunya adalah melalui kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan tidak ada kekhususan untuk mekanisme. pembelian SBN. Bank Sentral China tetap harus mengikuti proses lelang terbuka seperti peserta lainnya.

"Kalau ikut lelang SUN kita ya ikut lelang saja, kaya peserta yang lain," ungkapnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Bambang tawaran yang disampaikan kepada bank sentral China lebih kepada pengenalan surat utang yang diterbitkan. Kemudian juga disampaikan penggunaannya dalam APBN serta prospek perekonomian Indonesia.

"Wajar saja, biasa. Kita undang mereka untuk ikut lelang. Ya mereka sekarang sedang melakukan proses internal," sebut Bambang

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang, Ditjen Pembiayaan dan Pengeloaan Risiko (DJP2R) menambahkan surat utang yang diterbitkan pemerintah tersedia dalam bentuk rupiah dan valas.

"Sekarang yang terbuka bisa lewat SBN, apakah itu rupiah atau valas. Mereka tinggal pilih saja," paparnya secara terpisah kepada detikFinance.

Mekanisme yang sudah ada adalah peminat menyatakab keinginannya untuk membeli surat utang kepada dealer utama. Kemudian diajukan ke Kemenkeu melalui Ditjen P2R dan dilanjutkan dengan negosiasi yield dan nominal.

"Yield tergantung negosiasi lah. Itu perlu duduk bersama, berapa yang ditawarkan, baru ditawar lagi, tapi kita sudah punya patokan kalau minjam si A segini, kalau di atas itu ngapain kasih. Jadi obligasi internasional itu jadi benchmark kita," terangnya

Pemerintah tidak mungkin memberikan yield di atas tingkat kewajaran. Karena meskipun nominal yang ditawarkan sangat tinggi, tetap harus melalui perhitungan yang sebenarnya.

"Kita tetap memperhatikan batas yang wajar. kita juga nggak mau didikte oleh pemberi pinjaman. Kita jaga," pungkasnya.

(mkl/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads