Jual Surat Utang Rp 18,3 T di Eropa, Menkeu: Untuk Biayai Anggaran

Jakarta - Pemerintah menjual surat utang negara (SUN) berdenominasi euro, dengan nilai 1,25 miliar euro atau sekitar Rp 18,3 triliun (1 euro = Rp 14.700). Ini dilakukan untuk membiayai defisit anggaran tahun ini.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan surat utang tersebut diminati oleh investor. Terbukti jumlah pemesanannya mencapai 2,4 miliar euro atau hampir 2 kali dari nilai yang diterbitkan.

"Ini cukup bagus karena menambah pembiayaan kita dan sudah sesuai target," kata Bambang di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Bambang menambahkan, ini pertama kalinya pemerintah menjual surat utang ke Eropa. Peminatnya juga cukup banyak, meskipun mayoritas masih dari Eropa.

"Kita issue (jual) pertama di Eropa untuk tahun ini. Kemudian kita juga melihat komposisi pembeli atau investor dari Eropa. Jadi memang sesuai harapan kalau Eropa pasar utama dari Eurobond kita," terangnya.

Seperti diketahui, anggaran pemerintah tahun ini diperkirakan akan defisit 2,2% atau secara nominal adalah Rp 222,5 triliun. Nilai ini akan dipenuhi dari utang yang ditarik pemerintah.

Bahas APBN 2016

Hari ini, pemerintah dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), bersama Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan rapat membahas persiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Rapat berlangsung hampir selama 2 jam dari pukul 10.00 WIB. Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga hadir beberapa pejabat eselon I, yaitu Dirjen Anggaran Askolani, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo.

"Tadi kita baru ketemu Pak Wapres bicara progres persiapan RAPBN 2016, baik dari segi penentuan asumsi maupun postur anggaran. Itu sih utamanya," kata Bambang usai rapat.

Pembahasan awal RAPBN memang sudah dilakukan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu yang lalu. Baik dari asumsi makro ekonomi dan pagu anggaran sudah disepakati pada rentang tertentu.

"Kan ada range, tadi kita bicara kemungkinan titiknya. Kalau kemungkinan pagu, masih kita ubah-ubah sesuai prioritas dan efisiensi belanja tadi. Penekanannya adalah gimana mendorong efisiensi belanja per kementerian sehingga kalau ada perubahan anggaran, itu karena efisiensi," jelas Bambang.

Di samping itu juga dibahas terkait pola penyerapan anggaran tahun depan. Bila Oktober 2015 APBN sudah disahkan sebagai UU, maka pada awal tahun berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) sudah bisa mejalankan proyek.

"Jadi kita akan dorong semua Kementerian/Lembaga begitu Oktober ketok APBN 2016, November mereka sudah lelang, Desember DIPA sudah keluar, Januari kontrak sudah tanda tangan dan pencairan tahap pertama sudah dilakukan," ujarnya.

Sehingga tidak ada lagi kejadian berulang seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun. "Kita harapkan dengan tarik aktivitas proyek ke Januari-Februari maka penyerapan lebih baik dari total, jadi tidak menumpuk di semester II atau triwulan IV," tukas Bambang.

Seperti diketahui besaran APBN 2016 mencapai hampir Rp 2.200 triliun. Nantinya APBN 2016 dan nota keuangan itu akan dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam sidang Paripurna DPR pada tanggal 16 Agustus 2016.

(mkl/dnl)